Daftar Isi
Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat membawa Hakeem Jeffries berada di ambang sejarah sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat berkulit hitam pertama. Politikus berusia 56 tahun dari New York tersebut bersiap memainkan peran sentral dalam membendung pemerintahan Presiden Donald Trump pada dua tahun terakhir masa jabatannya.
Tekanan Publik Mengenai Posisi Trump dan Israel
Kendati merayakan kemenangan Demokrat, sejumlah pemilih dan kader internal merasa ragu apakah Jeffries yang dikenal berhati-hati merupakan figur yang tepat untuk memimpin saat ini. Sebuah petisi online di Change.org yang mendesak para anggota parlemen untuk memilih figur lain telah mengumpulkan lebih dari satu juta tanda tangan. Para anggota parlemen progresif yang baru terpilih juga belum menyatakan kepastian dukungan mereka kepada Jeffries.
Petisi tersebut menyatakan bahwa ketua DPR seharusnya merepresentasikan para pemilih Demokrat dan bukan sekadar kelompok mapan partai. Jeffries kini berada di tengah pertarungan internal partai di mana sayap progresif mendesak pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap Trump serta pemutusan hubungan dengan kebijakan lama partai, termasuk dukungan terhadap Israel.
Perbedaan Pandangan Terkait Israel
Sumber ketegangan terbesar antara Jeffries dan sayap progresif berkaitan dengan dukungan jangka panjangnya terhadap Israel serta hubungannya dengan American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Dalam konferensi kelompok tersebut pada tahun 2020, Jeffries menentang pemberian syarat pada bantuan AS untuk Israel dan menyebut Yerusalem sebagai wilayah keenam Kota New York.
Dukungan teguh Jeffries terhadap Israel selama perang di Gaza telah memicu ketidakpuasan di dalam partainya sendiri, meski ia sempat mengisyaratkan kemungkinan perubahan posisi. Dalam surat kepada rekan-rekannya, ia mengakui perlunya perubahan arah yang signifikan dalam hubungan AS dan Israel, kendati ia tetap menolak amandemen pemotongan bantuan militer senilai 3,3 miliar dolar AS pada Juli lalu.
Hingga kini, posisi Jeffries sebagai calon ketua DPR tampak aman tanpa adanya penantang serius. Namun, tantangan terbesar bagi Jeffries akan dimulai ketika ia resmi menjabat di tengah dinamika Gedung Putih dan ekspektasi pemilih yang tinggi.
Perjalanan Karier Politik
Tumbuh di Crown Heights, Brooklyn, pada era 1970-an dan 1980-an, Jeffries merupakan putra dari dua pekerja sosial yang kemudian memilih jalur hukum usai kerusuhan Los Angeles 1992. Sebelum masuk dunia politik, ia bekerja sebagai pengacara korporat, kalah dua kali dalam pemilihan Majelis Negara Bagian New York sebelum akhirnya menang pada 2006 dan terpilih ke Kongres enam tahun kemudian.
Di Washington, ia berperan dalam meloloskan undang-undang reformasi peradilan pidana bipartisan pada 2018 dan menjadi salah satu manajer pemakzulan Trump dua tahun kemudian. Kariernya menanjak cepat hingga terpilih secara aklamasi untuk menggantikan Nancy Pelosi sebagai pemimpin Demokrat di DPR, mencatatkan sejarah sebagai politikus kulit hitam pertama yang memimpin faksi partai di Kongres.
Upaya Menyatukan Partai
Gaya kepemimpinan Jeffries yang cenderung membangun konsensus secara diam-diam kerap dibandingkan dengan gaya komando Nancy Pelosi. Sebagian kalangan Demokrat merasa frustrasi karena menganggap Jeffries terlalu enggan mengambil sikap tegas dalam menghadapi Trump dan Partai Republik di Kongres.
Kritik juga datang setelah pertemuan privat Jeffries dengan menantu Trump, Jared Kushner, untuk membahas krisis keterjangkauan biaya hidup. Menjelang pemilihan, faksi progresif yang dikenal sebagai “The Bloc” dikabarkan berencana memanfaatkan pemungutan suara ketua DPR untuk menuntut konsesi dari Jeffries terkait isu Medicare for All hingga penghentian pengiriman senjata ke Israel.
Dengan mayoritas kursi Demokrat yang cukup nyaman saat ini, Jeffries tidak terlalu bergantung pada dukungan pendatang baru progresif untuk mengamankan posisi ketua DPR. Di sisi lain, kondisi tersebut membuat Jeffries tidak lagi dapat beralasan bahwa kendali Republik di Kongres menjadi hambatan bagi agenda partai untuk meminta pertanggungjawaban Trump.
