Pemilu Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober mendatang akan diikuti oleh lebih dari satu juta warga Arab yang tinggal di negara tersebut. Komite Pemilu Israel mengumumkan pada Rabu (21/10) bahwa jumlah pemilih yang memenuhi syarat dari kalangan warga Arab mencapai sekitar 1,159 juta orang.
Komposisi Pemilih di Israel
Berdasarkan data komite tersebut yang dikutip media berbahasa Arab di Ramallah, SadaNews, angka tersebut merepresentasikan 18 persen dari total keseluruhan pemilih yang berhak memberikan suara. Secara keseluruhan, jumlah pemilih yang memenuhi syarat dalam pemilihan Knesset ke-26 mencapai 7,3 juta orang, di mana 6,5 juta di antaranya merupakan penduduk tetap di Israel dan sisanya tinggal di luar negeri.
Proporsi pemilih yang memenuhi syarat terdiri dari warga Yahudi sebesar 77 persen, dengan 13,6 persen di antaranya merupakan kelompok ultra-Ortodoks. Sementara itu, warga Arab mencakup 18 persen, dan kelompok lainnya menyumbang 5 persen dari total pemilih.
Dilema Politik dan Pengucilan
Di sisi lain, warga Arab yang terwakili oleh partai-partai politik Arab harus menghadapi dilema yang sangat serius akibat dominasi kelompok sayap kanan Israel yang enggan menjalin kerja sama. Berdasarkan hasil jajak pendapat, koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun kubu oposisi Yahudi pimpinan Gadi Eisenkot diprediksi tidak akan mampu mengamankan mayoritas parlemen secara mandiri.
Secara teori, keterlibatan partai-partai Arab seharusnya dapat menjadi penentu kemenangan jika mereka bergabung dengan salah satu kekuatan politik yang ada. Namun, hambatan besar muncul akibat perpecahan internal serta situasi di mana pemilih Arab berupaya melindungi hak dan keberadaan mereka di tengah negara Israel yang kian agresif, seperti dijelaskan oleh analis senior masalah Israel dan Palestina dari International Crisis Group (ICG), Amjad Iraqi.
Kendati blok anti-Netanyahu memerlukan tambahan kursi di Knesset untuk menggulingkan sang perdana menteri beserta sekutu sayap kanannya seperti Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, prasangka politik masih mengalahkan kalkulasi elektoral. Hampir seluruh partai oposisi Yahudi menolak bersekutu dengan partai-partai Arab atau bahkan sekadar menerima dukungan eksternal untuk pemerintahan minoritas.
Sejumlah pemimpin politik menunjukkan sikap penolakan yang beragam, mulai dari Avigdor Lieberman dari Yisrael Beiteinu yang secara terbuka memusuhi warga Palestina, hingga Naftali Bennett dari Together yang khawatir kehilangan dukungan pemilih Yahudi pascaserangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Pemimpin Yesh Atid, Yair Lapid, juga disebut enggan terikat dengan berbagai tuntutan dari partai-partai Arab.
Sementara itu, Gadi Eisenkot menyatakan bahwa dirinya hanya ingin membangun koalisi mayoritas Zionis dan menilai tidak ada daftar partai Arab yang memenuhi persyaratannya. Kriteria tersebut mencakup dukungan terhadap wajib militer atau badan sipil, pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis, serta kecaman terhadap Hamas sebagai organisasi teroris.
Sikap dan Tujuan Partai Arab
Meskipun dikucilkan dan didiskreditkan, kelompok Partai Arab yang dikenal sebagai Joint List atau HaReshima HaMeshutefet menegaskan kesiapan mereka untuk mengambil peran dalam menentukan pemerintahan Israel berikutnya. Mereka menyadari bahwa koalisi pimpinan Eisenkot pun masih mengusung pandangan sayap kanan yang mirip dengan Netanyahu, namun mereka meyakini bahwa kembalinya sayap kanan ekstrem dapat menjadi ancaman eksistensial bagi komunitas mereka.
Oleh karena itu, kelompok tersebut menilai pencegahan kembalinya Netanyahu melalui seluruh sarana politik yang tersedia merupakan sebuah kewajiban mendesak. Seperti diungkapkan oleh seorang anggota parlemen Arab kepada International Crisis Group, tujuan utama mereka adalah memperlambat pendarahan yang terjadi di tengah komunitas mereka.
