Daftar Isi
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakini harga beras di pasaran akan turun setelah aparat menangkap pelaku dugaan pengoplosan beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium. Praktik tersebut dinilai membuat beras yang seharusnya dijual dengan harga lebih terjangkau justru dipasarkan dengan harga lebih tinggi.
Keyakinan Penurunan Harga Beras
Meski menjanjikan harga beras akan turun setelah penangkapan pelaku, besaran penurunan dan waktu realisasinya belum dirinci oleh Amran. Hal tersebut disampaikannya ketika melakukan inspeksi mendadak ke salah satu pasar beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada Rabu (28/10), seperti dilaporkan CNN Indonesia.
“Sudah pasti turun (harga beras di pasaran). Yang ini (beras SPHP) harganya kan harusnya Rp12 ribu (per kilogram), dijual Rp17 ribu. Turun enggak (harga beras) kalau ditangkapi kayak gini? Ya sudah, otomatis (turun),” ujar Amran.
Amran menjelaskan beras SPHP mendapat subsidi pemerintah sekitar Rp6.000 per kilogram. Beras yang seharusnya dijual sekitar Rp12.500 per kilogram tersebut diduga dipasarkan hingga Rp17 ribu per kilogram setelah diproses ulang dan dikemas sebagai beras premium.
Dugaan Jaringan Sindikat dan Sanksi Tegas
Kasus yang ditemukan di Cipinang diduga berkaitan dengan jaringan pengoplosan beras lainnya. Amran menyatakan praktik tersebut bukan hanya terjadi di satu lokasi dan meminta aparat mengusut kemungkinan adanya sindikat yang beroperasi di berbagai daerah.
Menurut Amran, dugaan pengoplosan itu dapat merugikan petani dan konsumen. Ia menyebut sekitar 115 juta petani padi dan 286 juta penduduk Indonesia berkaitan dengan rantai produksi dan konsumsi beras. Penyalahgunaan beras bersubsidi juga dinilai bertentangan dengan tujuan pemerintah membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau.
Kepala Badan Pangan Nasional itu turut menyinggung besarnya dukungan pemerintah terhadap sektor pangan. Ia menyebut subsidi pemerintah pada 2026 mencapai Rp160 triliun, naik dari Rp144 triliun pada 2025, yang mencakup subsidi di sisi produksi seperti pupuk dan traktor, serta subsidi beras SPHP melalui Perum Bulog.
Selain meminta aparat menindak para pelaku, Amran mengatakan pengawasan terhadap Bulog dan Kementan perlu diperiksa untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan orang dalam. Ia menyatakan akan memecat pegawai kementeriannya jika terbukti terlibat dan merekomendasikan pemeriksaan hingga proses hukum terhadap pihak terkait.
“Kalau ada dari Kementerian Pertanian, Bulog ikut (pengoplosan beras), saya pastikan saya pecat,” tegas Amran.
Kondisi Stok Beras Nasional
Amran meminta aparat kepolisian membongkar jaringan pengoplosan tanpa pandang bulu agar beras subsidi tidak disalahgunakan dan harga beras yang dijual di atas ketentuan dapat terkendali.
Stok beras pemerintah saat ini mencapai sekitar 4,5 juta ton, sedangkan kapasitas gudang sekitar 3 juta ton. Pemerintah harus menyewa gudang tambahan untuk menampung kelebihan stok tersebut, yang dinilai berbeda dengan situasi sebelumnya ketika pemerintah menghadapi desakan impor karena stok beras dinilai kurang.
