Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan tanggapan terkait ketidakhadiran Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam undangan debat terbuka mengenai pemblokiran konten kritis di media sosial. Komdigi menegaskan bahwa posisi pemerintah adalah melayani publik dan menampung masukan, bukan beradu argumen dengan warga.
Alasan Pemerintah Absen dari Debat
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya menjelaskan bahwa instansinya bertugas menyerap aspirasi masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri konferensi pers satu tahun bencana Aceh di Banda Aceh pada Kamis (19/11), seperti dilaporkan CNN Indonesia.
“Pemerintah itu tugasnya melayani masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan memang bukan dalam kapasitas untuk berdebat dengan masyarakat. Pemerintah itu harus mendengarkan,” kata Fifi.
Fifi menuturkan bahwa kementerian menempatkan diri pada posisi yang setara dengan publik dalam menampung ragam pandangan. Masukan yang bersifat membangun dipastikan akan diproses secara sungguh-sungguh oleh Komdigi.
“Jadi kami justru berada di posisi yang sama dengan masyarakat dengan cara sama-sama menerima aspirasi dari masyarakat dan menindaklanjuti jika ada masukan-masukan baik dari masyarakat,” ujarnya.
Pintu Kritik dan Data Tetap Terbuka
Fifi memastikan pihak Komdigi tetap membuka kesempatan seluas-luasnya bagi publik yang ingin menyampaikan kritik atau melampirkan bukti pendukung terkait moderasi konten di platform digital.
“Komdigi sejauh ini menerima siapa pun jika ada masukan, kritik, atau misalnya data pendukung yang perlu kami tindak lanjuti. Insyaallah kami akan berusaha mendengarkan dan mem-follow up aspirasi dari masyarakat,” tutur Fifi.
Undangan debat terbuka itu sebelumnya diinisiasi oleh Kabinet Bayangan, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), dan Remotivi. Diskusi tersebut ditujukan untuk membedah kebijakan penghapusan maupun pengawasan terhadap konten kritik masyarakat kepada pemerintah di ruang digital.






