Pelaku usaha merespons penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang ditetapkan sebesar Rp6.136.941. Kalangan pengusaha menilai proses pengesahan besaran upah tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi mengingatkan adanya opsi penundaan bagi perusahaan yang tidak mampu serta mendorong pemberian insentif penyeimbang dari pemerintah.
Mekanisme Penundaan Pembayaran Upah
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyampaikan bahwa kenaikan UMP DKI Jakarta sekitar Rp400 ribu telah diputuskan melalui mekanisme resmi di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Formulanya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau alfa. Menurutnya, dunia usaha menghormati keputusan tersebut, namun pelaksanaan di lapangan akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan tiap perusahaan.
“Itu kan nanti akan dikembalikan kepada kemampuan masing-masing dunia usaha. Apakah di Rp 6,1 juta itu dengan situasi dan kondisi saat ini, itu masih sangat-sangat memungkinkan apa tidak. Tapi kalau pengusaha itu tidak mampu, meeka juga punya hak untuk melakukan penundaan,” ujar Sarman seperti dilaporkan Finance Detikcom di JICC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Sarman menjelaskan bahwa pengajuan penangguhan pembayaran gaji memerlukan verifikasi ketat dari pemerintah. Perusahaan yang ingin mengajukan penundaan harus memenuhi dua kriteria utama, yaitu menyertakan laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut serta menyampaikan prospek bisnis ke depan.
Pihak pemerintah akan memeriksa kelayakan permohonan tersebut sebelum memberikan persetujuan. Karena seluruh tahapan penetapan UMP telah berjalan sesuai regulasi, pihak Kadin menyerahkan realisasi pembayaran gaji kepada tingkat kemampuan finansial masing-masing unit usaha.
Tuntutan Insentif untuk Keberlanjutan Usaha
Secara terpisah, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ajib Hamdani menyoroti langkah pemerintah yang mengubah rentang nilai alfa dalam penetapan upah minimum. Sebagai pedoman upah minimum 2027, rentang nilai alfa dipatok pada kisaran 0,50 hingga 1.
Dengan skema penyesuaian upah yang diterapkan saat ini, Ajib berharap pemerintah dapat memberikan stimulus pendukung agar sektor swasta dapat terus bertahan dan menyerap tenaga kerja di tengah besarnya porsi pekerja informal.
“Tapi kalaupun kemudian pemerintah membuat formulasi yang berbeda, kemudian pemerintah buat kebijakan yang berbeda, ya harapan kita ya pemerintah mengimbangi dengan insentif-insentif tempat lain yang bisa memberikan keseimbangan dan juga memberikan sustainability kita buat dunia usaha,” kata Ajib.
Pemberian insentif penyeimbang tersebut dinilai menjadi langkah krusial untuk menjaga kelangsungan dunia usaha sekaligus mempertahankan stabilitas penyerapan tenaga kerja nasional.
Sumber: Finance - Detikcom







