Ekonomi & Bisnis

Pengusaha Khawatir Aturan Dana Pesangon Tambah Beban

Pengusaha Khawatir Aturan Dana Pesangon Tambah Beban

Pelaku usaha menyatakan kekhawatirannya terhadap kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon yang dinilai berpotensi menambah beban operasional perusahaan. Di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, kalangan pengusaha berharap kebijakan anyar tersebut tidak tumpang tindih dengan jaminan sosial yang sudah ada.

Tekanan Ekonomi dan Kekhawatiran Aturan Tumpang Tindih

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menjelaskan bahwa dunia usaha saat ini mesti menghadapi tekanan ekonomi berlapis. Tekanan tersebut mencakup lonjakan biaya bahan baku, kenaikan beban energi, hingga fluktuasi nilai tukar rupiah.

Kadin kini masih menanti sosialisasi serta aturan teknis dari pemerintah mengenai pelaksanaan pembentukan dana tersebut. Seperti dilaporkan detikcom, Sarman meminta agar regulasi turunan berupa peraturan pemerintah atau peraturan menteri tidak tumpang tindih dengan program perlindungan pekerja yang telah berjalan.

“Kami juga sedang menunggu apakah itu peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri. Yang jelas bagi kami, pertama, tidak tumpang tindih. Karena kan sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Nanti sekarang ada lagi yang namanya jaminan pesangon,” kata Sarman saat ditemui di JICC, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Mekanisme Pengelolaan Dana Pesangon

Mengenai lembaga pengelola, Sarman menuturkan agar pemerintah mengoptimalkan lembaga yang sudah ada seperti BPJS Ketenagakerjaan daripada mendirikan institusi baru. Penggabungan pengelolaan dinilai dapat mempermudah eksekusi dan efisiensi bagi pengusaha.

“Kalau usul kami sih, kalau memang saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang sudah mengelola selama ini, kenapa tidak disatukan saja? Kenapa harus ada lagi yang namanya lembaga-lembaga lain?” tuturnya.

Ketentuan kewajiban penyediaan dan pembayaran dana cadangan pesangon bagi pengusaha ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang dijadwalkan mulai berlaku efektif paling lambat pada 28 Oktober 2027.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *