Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 oleh Gubernur Pramono Anung berpotensi dilakukan besok, Jumat (20/11/2026). Hal ini menyusul rampungnya sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang telah menghasilkan tiga usulan besaran upah dari unsur pengusaha, buruh, dan pemerintah.
Rekomendasi Dewan Pengupahan
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta sekaligus anggota Dewan Pengupahan unsur pengusaha, Nurjaman, menjelaskan kepada CNBC Indonesia bahwa rekomendasi hasil sidang kemungkinan sudah dapat disampaikan kepada gubernur hari ini. Pembahasan di tingkat Dewan Pengupahan sendiri telah selesai setelah sidang berlangsung sejak pagi hingga sore hari pada Rabu (18/11/2026).
Kendati demikian, ketiga unsur yang terlibat belum mencapai kesepakatan mengenai satu angka UMP yang sama. Oleh karena itu, masing-masing unsur mengajukan rekomendasi besaran UMP DKI Jakarta 2027 berdasarkan perhitungan dan nilai alfa yang berbeda.
Unsur buruh mengusulkan nilai alfa 1,0, sedangkan pengusaha mengajukan alfa 0,5, dan pemerintah mengusulkan nilai alfa sebesar 0,775. Seluruh usulan tersebut telah disesuaikan dengan formula penghitungan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.
Simulasi Besaran Usulan UMP 2027
Berdasarkan simulasi penghitungan, unsur pengusaha mengusulkan Rp6.047.589 dengan alfa 0,5. Sementara itu, unsur pemerintah mengusulkan Rp6.136.941 dengan alfa 0,775, dan unsur buruh mengajukan Rp6.210.040 dengan alfa 1,0. Angka-angka usulan ini mengalami kenaikan dari besaran UMP DKI Jakarta yang ditetapkan sebesar Rp5,72 juta pada tahun 2026.
Nurjaman menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan gubernur melalui surat keputusan gubernur. Jadwal penetapan UMP DKI Jakarta 2027 paling lambat jatuh pada 21 November 2026 yang bertepatan dengan hari Sabtu, sehingga terdapat kemungkinan keputusan tersebut diterbitkan lebih awal pada Jumat (20/11/2026).







