Pemerintah Beijing, China, menetapkan larangan menyeluruh terhadap kepemilikan pesawat udara tanpa awak atau drone sejak Minggu (15/11). Langkah ini diambil guna memperketat jaminan keamanan di wilayah ibu kota negara tersebut.
Cakupan Aturan dan Kewajiban Pemilik
Cakupan larangan meliputi seluruh area administratif Beijing, mulai dari kawasan perkotaan hingga pedesaan, yang membentang seluas 16.400 kilometer persegi atau setara hampir separuh wilayah Belgia. Seperti dilaporkan AFP yang dikutip CNN Indonesia, regulasi ini sebenarnya telah diumumkan sejak September lalu untuk mencegah masyarakat memiliki serta menyimpan pesawat udara tak berawak (UAV).
Selain membatasi kepemilikan dan penyimpanan, otoritas setempat memblokir pengangkutan unit drone beserta suku cadangnya ke dalam area Beijing. Sebelum aturan mulai berjalan efektif pada Minggu (15/11), para pemilik diwajibkan telah melepaskan hak milik atas perangkat tersebut.
Warga diberikan beberapa opsi untuk menindaklanjuti unit drone mereka. Perangkat bisa dijual kembali melalui tempat pembelian resmi (buy-back) yang disediakan pemerintah atau memanfaatkan platform daring. Pilihan lainnya adalah memindahkan drone ke luar wilayah Beijing yang tidak menerapkan regulasi serupa.
Pemicu Kebijakan dan Sanksi Pelanggaran
Beijing merupakan pusat administrasi China yang menampung kantor serta kediaman para pemimpin tertinggi negara dan markas besar Partai Komunis China. Kota ini memang dikenal menerapkan standar pengamanan udara yang sangat ketat.
Pemberlakuan larangan kepemilikan ini dipicu oleh kekhawatiran keselamatan udara akibat insiden pada Juni lalu. Kala itu, sebuah pesawat berukuran kecil menabrak gedung pencakar langit tertinggi di Beijing, yang mengakibatkan pilot tewas dan 13 orang lainnya mengalami luka-luka.
Pemerintah kota sebelumnya sudah menghentikan penjualan drone sejak Mei 2026. Dalam regulasi lama, warga yang sudah terlanjur memiliki drone masih diizinkan menyimpan perangkat asalkan terdaftar secara resmi di kepolisian. Regulasi baru kini mencabut izin tersebut, sehingga warga yang kedapatan menyimpan drone akan dijatuhi sanksi denda dan penyitaan alat.
Pemerintah Beijing hanya memberikan izin terbang khusus bagi penerbangan drone dengan kriteria tertentu. Pengecualian ini mencakup operasional kontraterorisme, penegakan hukum, penanganan bencana atau darurat, riset ilmiah, serta sektor pertanian. Aturan ketat ini terbit di tengah tingginya tren penggunaan drone oleh publik China untuk keperluan dokumentasi pemandangan dan fotografi udara.
