Manila – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak tegas pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sikap tersebut disampaikan dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang diselenggarakan di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).
Tindakan Hukum Terhadap Korporasi
Pemerintah menerapkan kebijakan tanpa toleransi bagi perusahaan yang terlibat dalam bencana pembakaran lahan. Langkah penegakan hukum dilakukan mulai dari pemblokiran izin operasi hingga proses peradilan pidana.
“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan, 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” ujar Prabowo seperti dikutip CNBC Indonesia dari siaran pers Sekretariat Presiden.
Dampak Kabut Asap dan Korban Petugas
Upaya penanggulangan karhutla telah berlangsung selama hampir empat bulan dengan melibatkan sekitar 71 ribu personel pemadam kebakaran. Dalam operasi tersebut, sebanyak 16 petugas gugur, beberapa lainnya mengalami cedera, serta dua unit helikopter hancur saat menjalankan tugas.
Meskipun penanganan telah dilakukan secara optimal, sebaran kabut asap tetap membawa dampak hingga ke wilayah Singapura dan Malaysia. Prabowo menyampaikan permohonan maaf mewakili pemerintah dan masyarakat Indonesia atas gangguan asap yang dirasakan warga di kedua negara tetangga tersebut.
Sebagai langkah jangka panjang, Indonesia mengalihkan fokus strategi penanganan dari pemadaman darurat ke arah pencegahan yang terstruktur. Pemerintah kini sedang menyiapkan pembentukan lembaga baru beserta serangkaian program pendukung untuk memperkuat mitigasi karhutla di masa mendatang.
