Daftar Isi
Konflik tengah terjadi di antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Federasi Futsal Indonesia (FFI). Berdasarkan catatan Sport – Detikcom, ketegangan ini melibatkan isu tata kelola, masalah keuangan, hingga pemecatan sejumlah pejabat tinggi federasi.
Pemberhentian Michael Victor Sianipar
PSSI secara mengejutkan memberhentikan Michael Victor Sianipar dari jabatannya sebagai Ketua Umum FFI. Sebagai pengganti, Vivin Cahyani kemudian ditunjuk untuk mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI.
Menanggapi situasi tersebut, Michael Sianipar mengibaratkan kondisi yang dihadapinya seperti pertarungan antara ikan kecil melawan ikan besar. Hal itu disampaikannya melalui poin kedua dari empat pesan yang ia tujukan kepada PSSI.
“Kepada rekan-rekan yang masih ingin melanjutkan Transformasi Futsal. Dua tahun terakhir banyak prestasi yang kita raih bersama, banyak proses yang sudah kita jalankan. Kami hanyalah ikan kecil di antara ikan-ikan besar. Banyak kekuatan besar yang sedang bergerak dan mengganggu keutuhan Futsal Indonesia. Jangan gentar, tetap jaga harapan dan tekad, kita akan lalui badai ini bersama,” kata Michael.
Masalah Hadiah dan Subsidi Kompetisi
Permasalahan di tubuh federasi bermula ketika sejumlah klub peserta Pro Futsal League (PFL) melayangkan keluhan mengenai hadiah kompetisi musim 2025/2026 yang belum juga dibayarkan. Padahal, kompetisi untuk musim 2026/2027 sudah dimulai sejak bulan September 2026.
Selain persoalan hadiah, pihak klub juga mempersoalkan subsidi liga yang belum kunjung diterima. Situasi tersebut memicu gelombang kekecewaan mendalam terhadap pola komunikasi serta pengelolaan kompetisi di dalam tubuh federasi.
Selanjutnya pada tanggal 3 November 2026, Kompetisi Futsal Indonesia (KFI) mengumumkan bahwa seluruh kewajiban subsidi serta kontribusi bagi klub peserta PFL maupun Women’s Pro Futsal League (WPFL) sudah dilunasi. Kendati demikian, persoalan internal organisasi belum juga usai.
Pemecatan Sekjen dan Desakan KLB
Ketegangan semakin meningkat setelah Michael Sianipar memutuskan untuk memberhentikan Sekretaris Jenderal Budi Setiawan pada tanggal 4 November 2026. Langkah tersebut tertuang secara resmi dalam Surat Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026.
Michael menjelaskan bahwa pemberhentian itu merupakan langkah penataan organisasi guna meningkatkan efektivitas kepemimpinan federasi. Namun, Budi Setiawan mempertanyakan prosedur di balik pemecatan tersebut karena menilai keputusan itu wajib mengacu pada Statuta PSSI serta peraturan organisasi, termasuk mekanisme persetujuan dari PSSI. Keabsahan keputusan ini pun memperbesar ketegangan di internal FFI.
Akibat rangkaian polemik tata kelola organisasi dan pengelolaan kompetisi nasional tersebut, sebanyak 40 voters FFI akhirnya mendesak agar segera diselenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).
Tudingan Keuangan dan Rencana Audit PSSI
Di sisi lain, kepemimpinan FFI di bawah Michael Sianipar turut dituding tidak transparan dalam mengelola keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menanggapi hal itu dalam sebuah postingan di media sosial untuk merespons perwakilan voters FFI, Michael mempersilakan diadakannya audit terkait pemanfaatan uang APBN.
Sekjen PSSI, Yunus Nusi, kemudian menyatakan rencana untuk mengaudit dana non-APBN FFI. Yunus Nusi menegaskan bahwa masalah keterlambatan hingga penunggakan subsidi klub serta ketiadaan insentif bagi Asosiasi Provinsi (AFP) merupakan permasalahan yang berbeda.
“Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia. Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif,” ujar Yunus Nusi.
Sumber: Sport - Detikcom
