Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengajak seluruh pemangku kepentingan nasional untuk mengembalikan perhatian pada agenda pertumbuhan ekonomi, investasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja. Langkah tersebut dinilai harus dimulai paling lambat Januari 2027 menyusul dinamika politik mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Fokus pada Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto memerlukan stabilitas politik, kepastian kebijakan, serta kerja nyata dari seluruh jajaran pemerintahan. Fokus tersebut terutama ditujukan kepada kementerian yang membidangi sektor ekonomi agar dapat menggerakkan roda pembangunan secara optimal.
Seperti dilaporkan detikcom, Ma’ruf dalam keterangan tertulis pada Kamis (12/11/2026) mengungkapkan bahwa seluruh energi bangsa perlu diarahkan untuk mencapai target ekonomi nasional setelah pergulatan politik terselesaikan lewat mekanisme konstitusional. Dunia usaha, menurutnya, sangat memerlukan kepastian arah kebijakan di tengah situasi persaingan global yang semakin ketat saat ini.
Ma’ruf menambahkan bahwa ketidakpastian politik yang berlangsung secara berkepanjangan berpotensi menunda keputusan investasi, khususnya untuk proyek-proyek industri berskala besar yang memerlukan perencanaan serta pembiayaan jangka panjang. Para investor selalu memperhitungkan risiko politik, konsistensi regulasi, biaya energi, serta kecepatan dalam pengambilan keputusan.
Belajar dari Stabilitas Ekonomi Jepang
Dalam kesempatan yang sama, Ma’ruf mengajak pemerintah untuk mengambil teladan dari Jepang yang memiliki rekam jejak panjang dalam menghadapi dinamika politik serta pergantian kepemimpinan. Meskipun situasi politik kerap berubah, negara tersebut tetap mampu menjaga kesinambungan institusi serta arah kebijakan industri dan ekonominya.
Menurut Ma’ruf, stabilitas ekonomi nasional tidak boleh terlalu bergantung pada perubahan konfigurasi kekuasaan di tingkat atas. Pemerintah disebut memerlukan sistem koordinasi yang andal agar proses pelayanan perizinan, keputusan investasi, penyediaan energi, serta pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa hambatan.
Para menteri di bidang ekonomi diminta untuk terus bekerja secara kolektif, memiliki sasaran yang terukur, serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dengan cepat. Ma’ruf menegaskan agar pergantian pejabat maupun dinamika politik tidak membuat seluruh kebijakan harus dimulai kembali dari awal demi menjaga kepercayaan investor.
Sumber: Finance - Detikcom
