Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melepaskan jabatannya. Permintaan ini menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran saat mendaftar pada Pilpres 2024.
Pilihan Mundur atau Proses Konstitusional di DPR
Menurut Kholid, putusan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi terkait ijazah SMA Gibran sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga langkah terbaik bagi Gibran adalah mundur dari kursi wakil presiden. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/10).
Apabila Gibran bersikeras mempertahankan jabatannya, Kholid menyatakan bahwa proses konstitusional di Dewan Perwakilan Rakyat akan terus berjalan. Proses konstitusional yang dimaksud adalah penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh masing-masing fraksi partai politik di DPR, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Pihaknya menekankan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat karena dinilai lebih relevan dibandingkan hak konstitusional lainnya seperti hak interpelasi atau hak angket. Berdasarkan kajian Dewan Pengurus Pusat PKS, opsi tersebut dianggap sebagai sikap politik yang paling tepat diambil saat ini.
Dukungan Pengusulan Hak Menyatakan Pendapat
Kholid menyebutkan bahwa seluruh partai politik menunjukkan komunikasi serta respons yang baik terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat ini. Saat ini, proses yang sedang berjalan di DPR adalah mengusulkan hak tersebut kepada para pimpinan untuk dibahas bersama.
Setiap fraksi partai politik tengah menyampaikan aspirasi masing-masing kepada pimpinan DPR dan ia berharap keputusannya dapat segera diumumkan kepada publik. Proses tersebut dibiarkan berjalan secara alamiah melalui rapat pimpinan yang mendiskusikan aspirasi fraksi-fraksi.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan bahwa puluhan anggota dewan telah menandatangani persetujuan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat atas kasus ijazah Gibran. Mardani bahkan membagikan foto dirinya memegang dokumen bertajuk ‘Pengusul Hak Menyatakan Pendapat’ dengan namanya berada di urutan pertama, serta menyebutkan ada sekitar 50 anggota DPR lintas fraksi yang telah meneken dokumen tersebut.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap atau pandangan resmi terhadap suatu persoalan penting kenegaraan, yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
