Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang mengaku mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto untuk berjuang membuktikan keabsahan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pandangan Hukum Presiden Diwakili Yusril
Syahganda menyatakan bahwa tidak mungkin Prabowo menganjurkan Gibran untuk mengambil langkah hukum tersebut. Ia lantas mengungkit penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) mengenai ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak menyisakan jalur hukum lain.
Menurut Syahganda kepada CNN Indonesia, pandangan Yusril telah mencerminkan sikap dan perhatian Presiden Prabowo terhadap persoalan ini. “Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. ‘Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril’,” ujar Syahganda pada Selasa (10/11), seperti dilaporkan detikcom.
Ia menegaskan, mustahil bagi kepala negara untuk memberikan anjuran yang berbeda dengan menteri koordinator di bidang hukum yang mewakili pandangan resminya. “Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” tuturnya.
Pernyataan Gibran dan Penjelasan Yusril Ihza Mahendra
Sebelumnya, Gibran menyampaikan dirinya akan berjuang di PTUN terkait polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya. Gibran menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) guna mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya tidak sah dan batal.
“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” kata Gibran.
Di sisi lain, Yusril telah memaparkan logika hukum terkait perkara tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11). Ia menegaskan bahwa putusan MK dan MA sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat tanpa ada upaya hukum lanjutan.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” ujar Yusril, seraya menambahkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta tidak ada upaya hukum lagi.
Yusril juga menerangkan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali atas kedua putusan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Gibran tidak bisa mengajukan upaya hukum karena tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara di Mahkamah Agung.
“Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding,” ucap Yusril.
