Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 456 Tahun 2026 untuk menindak tegas para pelaku usaha yang menaikkan harga komoditas pangan melampaui ketentuan. Regulasi yang ditandatangani pada Selasa (10/11/2026) tersebut mengatur sanksi bertahap dari tindakan administratif hingga pidana denda sebesar Rp1,5 miliar.
Tahapan Penindakan dan Pihak Berwenang
Pemberlakukan sanksi ditujukan atas pelanggaran Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan Harga SPHP. Pengetatan harga ini berlaku untuk berbagai bahan pokok, seperti beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, hingga komoditas pangan pokok tertentu lainnya.
“Nah sanksi pidana, ini kan sesuai undang-undang kan, pidana itu maksimal 7 tahun penjara. Denda, nah ini yang terbaru, denda Rp 1,5 miliar,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (10/11/2026).
Penerapan sanksi tidak langsung dijatuhkan pada tingkatan terberat. Berdasarkan SE tersebut, urutan sanksi dimulai dari langkah administratif, pemberian peringatan tertulis, pengenaan denda, rekomendasi pencabutan izin usaha, pencabutan izin usaha, hingga penarikan bahan pangan dari peredaran yang tidak mematuhi regulasi.
Pengawasan dan penjatuhan sanksi dilakukan secara bersinergi oleh Kepala Bapanas, Gubernur, Bupati atau Walikota, Kapolda, Pangdam, Kapolres, Dandim, serta aparat penegak hukum setelah menindaklanjuti laporan tim pengawas. Apabila pengawasan menemukan bukti awal pelanggaran pidana, pengawas wajib melaporkannya kepada penyidik yang berwenang.
Instruksi ini ditujukan kepada seluruh jantai distribusi pangan, meliputi Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Perum Bulog, pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan, koperasi Pemda, outlet BUMN/BUMD, outlet dan koperasi instansi pemerintah, RPK Perum Bulog, serta distributor tingkat bawah.
Ketentuan Harga Acuan dan HET Pangan Pokok
Pemerintah merincikan patokan harga untuk 19 komoditas pangan. Gabah Kering Panen diatur dengan HAP Rp6.500 per kg berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2026. Untuk beras premium, HET ditetapkan sebesar Rp14.900 per kg di Zona 1, Rp15.400 per kg di Zona 2, dan Rp15.800 per kg di Zona 3. Sementara itu, beras medium dipatok HET Rp13.500 per kg di Zona 1, Rp14.000 per kg di Zona 2, dan Rp15.500 per kg di Zona 3, dengan HPP gudang Bulog sebesar Rp12.000 per kg. Beras SPHP memiliki batasan HET Rp12.500 per kg di Zona 1, Rp13.100 per kg di Zona 2, dan Rp13.500 per kg di Zona 3.
HET minyak goreng Minyakita dipatok Rp15.700 per kg melalui Kepmendag Nomor 1028 Tahun 2024. Kedelai biji kering lokal ditetapkan HET Rp11.400 per kg dan kedelai impor Rp12.000 per kg. Untuk bawang merah rogol kering panen, HET konsumen berada pada rentang Rp36.500 hingga Rp41.500 per kg. Bawang putih di wilayah non-3TP ditetapkan HET Rp38.000 per kg, sedangkan di wilayah Indonesia Timur dan 3TP sebesar Rp40.000 per kg.
Komoditas cabai rawit merah diatur dengan HET Rp40.000 hingga Rp57.000 per kg, serta cabai merah keriting sebesar Rp37.000 sampai Rp55.000 per kg. Gula pasir konsumsi memiliki HET Rp17.500 per kg di luar wilayah Indonesia Timur dan 3TP, serta Rp18.500 per kg untuk Indonesia Timur dan kawasan 3TP.
Pada sektor peternakan, HET daging sapi segar paha depan ditetapkan Rp130.000 per kg, paha belakang Rp140.000 per kg, dan paha depan beku Rp105.000 per kg. Daging kerbau beku impor dibatasi HET Rp99.000 per kg. Telur ayam ras dipatok HET Rp30.000 per kg di tingkat konsumen, sementara daging ayam ras berada pada angka Rp40.000 per kg. Adapun jagung pipilan kering tingkat peternak diatur dengan HET Rp5.800 per kg. Ketentuan komoditas peternakan dan hortikultura ini berpedoman pada Kepbadan Nomor 330 Tahun 2026.
Sumber: Finance - Detikcom
