Aksi unjuk rasa ribuan pekerja industri garmen di Bangladesh berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan setelah mereka mendesak kenaikan upah minimum bulanan. Para demonstran memblokir jalan raya dan membakar kendaraan kepolisian di tengah gelombang protes yang terus meluas.
Tuntutan Kenaikan Gaji dan Lonjakan Inflasi
Para pekerja turun ke jalan untuk menuntut kenaikan upah bulanan menjadi 30.000 taka atau sekitar US$241, yang merupakan lonjakan sebesar 140 persen dari penghasilan saat ini. Menurut Kalpona Akter dari Bangladesh Center for Workers Solidarity seperti dilaporkan CNBC Indonesia, upah yang diterima buruh saat ini berada di kisaran 13.000 taka per bulan.
Aksi protes ini dipicu oleh lonjakan harga kebutuhan sehari-hari yang dirasakan berat oleh para pekerja. Mamum, seorang pekerja pabrik berusia 28 tahun, mengatakan bahwa harga pangan, gas untuk memasak, hingga tagihan listrik terus merangkak naik dan pemerintah harus segera merespons situasi tersebut.
Seorang operator mesin berusia 24 tahun bernama Sharmin menegaskan bahwa para pekerja merupakan pihak yang menjaga kelangsungan ekonomi negara sehingga tuntutan mereka harus didengarkan. Negara berpenduduk sekitar 170 juta jiwa tersebut merupakan eksportir pakaian terbesar kedua di dunia setelah China yang memasok berbagai merek internasional.
Bentrokan dan Respons Pemerintah
Berdasarkan laporan AFP pada Senin (2/11/2026), ratusan buruh memblokir Jalan Raya Dhaka-Tangail di Gazipur, sebelah utara ibu kota Dhaka, sementara massa dalam jumlah besar juga berkumpul di distrik Mirpur. Aparat kepolisian berupaya membubarkan demonstran menggunakan gas air mata serta granat kejut di kawasan Ashulia, sementara massa membakar sebuah kendaraan milik kepolisian.
Kerusuhan tersebut terjadi sehari setelah pemerintah mengumumkan rencana pembentukan dewan pengupahan untuk meninjau upah minimum sektor garmen. Namun, para pemimpin buruh menilai langkah itu belum cukup menyelesaikan persoalan di tengah kenaikan biaya hidup.
Menteri Dalam Negeri Salahuddin Ahmed memperingatkan bahwa pihak berwenang akan mengambil tindakan tegas dengan tangan besi terhadap siapapun yang terlibat dalam kegiatan melanggar hukum berkedok gerakan buruh. Perdana Menteri Tarique Rahman sebelumnya telah menginstruksikan perlindungan hak-hak pekerja sekaligus memastikan kegiatan produksi dan ekspor tetap berjalan tanpa gangguan.
Asosiasi produsen garmen dan pakaian rajut Bangladesh memperingatkan bahwa gejolak yang berkepanjangan dapat mengganggu proses produksi, menunda pengiriman ekspor, serta memengaruhi komitmen negara kepada pembeli global. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ekota Garments Sramik Federation, Kamrul Hasan, menyampaikan kepada AFP bahwa situasi yang tidak terkendali membuat sejumlah pemimpin buruh memilih bersembunyi.
