Daftar Isi
Masa-masa akhir pemilu paruh waktu di Amerika Serikat diwarnai oleh peningkatan Islamofobia yang berpusat pada kandidat Muslim. Di Texas, iklim prasangka tersebut telah terbentuk selama bertahun-tahun seiring dorongan retorika dan kebijakan politisi negara bagian yang dinilai mendiskriminasi komunitas Muslim.
Pertaruhan Lokal dan Dampak pada Anak-anak
Meskipun tidak ada kandidat Muslim yang maju dalam pemilu tingkat negara bagian, para pemilih Muslim menilai pertaruhan pemilu kali ini sangat bersifat lokal. Samir Nadjam, seorang pengacara berusia 45 tahun asal Houston, mengungkapkan bahwa ia merasakan dampak diskriminasi tersebut melalui anak-anaknya di lingkungan sekolah, di mana sebagian anak melontarkan komentar tidak menyenangkan akibat pengaruh pemberitaan yang mereka saksikan.
Umat Muslim sendiri mencakup kurang dari dua persen populasi Texas, namun para penggerak komunitas berharap peningkatan partisipasi pemilih dapat menunjukkan kekuatan elektoral. Emran Gazi, presiden Islamic Society of Greater Houston (ISGH) yang mengawasi lebih dari 30 masjid, menyatakan kepada Al Jazeera bahwa lembaganya memperluas gerakan pendaftaran pemilih agar para politisi memperhitungkan kepentingan komunitas Muslim dalam setiap keputusan mereka.
Retorika “Syariah” dan Tekanan Politik
Kritik tajam diarahkan kepada Gubernur Republik Greg Abbott dan Partai Republik Texas yang mengusung narasi bahwa hukum Islam merupakan ancaman bagi warga Texas. Dalam Konvensi Paruh Waktu Republik di Dallas, Abbott menegaskan bahwa pihaknya akan melarang hukum Syariah di Texas, yang didukung pula oleh Senator Ted Cruz. Partai Republik bahkan mengadopsi platform resmi bertajuk “Don’t Sharia my Texas” serta membentuk “Sharia-free Texas Caucus” di tingkat legislatif negara bagian maupun Kongres federal.
Para pendukung hak-hak sipil menegaskan bahwa penekanan terhadap hukum Islam tersebut tidak berdasar karena tidak ada yurisdiksi di Texas maupun AS yang menerapkan hukum Islam. Berdasarkan laporan lembaga pelacak Islamofobia The Bridge Initiative di Universitas Georgetown, para politisi negara bagian kerap mendistorsi ekspresi kehidupan sipil Muslim, seperti partisipasi publik dan pertumbuhan demografi, sebagai bukti adanya ancaman yang lebih luas.
Tekanan politik juga berdampak pada kalangan Muslim konservatif dan Republik. Seorang warga Muslim Republik yang enggan disebutkan namanya kepada Al Jazeera menggambarkan pengalaman tersebut sebagai situasi yang sangat menyakitkan. Sementara itu, Jaksa Agung Texas Ken Paxton menggugat CAIR Texas dan berupaya menghentikan operasional organisasi tersebut, sementara Gubernur Abbott berupaya menetapkannya sebagai organisasi teroris asing, yang kemudian dibalas CAIR Texas melalui gugatan atas dasar kebebasan berekspresi.
Mobilisasi Pemilih dan Kurikulum Sekolah
Para penggerak komunitas mengakui adanya tantangan dalam menerangkan keresahan warga ke dalam aksi politik karena keragaman etnis Muslim di Houston dan wilayah Texas lainnya. Namun, persetujuan Dewan Pendidikan Texas baru-baru ini terhadap kurikulum sekolah menengah yang dinilai tidak proporsional menyoroti konsep “Islam radikal” telah menjadi isu yang membangkitkan kesadaran politik.
Sameeha Rizvi, pengorganisasi keterlibatan sipil dari CAIR Action di sebuah pusat Islam di Houston, menekankan pentingnya keluar dari pola pikir “imigran teladan” yang kerap memilih untuk diam menghadapi tekanan. Melalui pengeras suara di sela-sela festival komunitas, ia mengajak warga untuk segera menggunakan hak suara mereka demi menciptakan keamanan bagi keluarga di negara bagian tersebut.
