Daftar Isi
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan potensi eskalasi permusuhan di wilayah sengketa Sahara Barat menyusul berakhirnya misi penjaga perdamaian yang telah berjalan selama 35 tahun. Guterres mendesak semua pihak yang berkepentingan untuk menahan diri secara maksimal dan menghindari tindakan yang dapat memicu ketegangan.
Akhir Misi Penjaga Perdamaian
Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, menyampaikan kekhawatiran Sekjen PBB mengenai situasi keamanan di seluruh wilayah tersebut serta risiko peningkatan konflik. Guterres mengonfirmasi berakhirnya misi penjaga perdamaian pada hari Minggu setelah Dewan Keamanan PBB (DK PBB) gagal memperbarui mandatnya pada hari Jumat.
Tanggal 1 November menandai dimulainya fase likuidasi misi penjaga perdamaian, di mana seluruh aset dikembalikan ke negara-negara penyumbang pasukan. PBB mendirikan Misi Referendum di Sahara Barat (MINURSO) pada tahun 1991 untuk memantau gencatan senjata dan mempersiapkan referendum mengenai masa depan wilayah tersebut.
Sengketa Wilayah dan Kegagalan Resolusi Dewan Keamanan
Maroko menganggap Sahara Barat sebagai wilayahnya sejak tahun 1975 ketika Spanyol menarik diri dari kawasan gurun di barat laut Afrika tersebut. Di sisi lain, Front Polisario yang didukung Aljazair dan bertindak atas nama masyarakat adat Sahrawi berupaya mendirikan negara merdeka bernama Republik Sahrawi.
Dalam sidang DK PBB pada hari Jumat, Amerika Serikat mengusulkan resolusi untuk mendukung prinsip penentuan nasib sendiri di Sahara Barat. Rancangan dari Washington tersebut sedianya akan memperpanjang misi selama satu tahun, menghapus kata referendum dari namanya, dan menjadikan proposal otonomi Maroko sebagai satu-satunya dasar pembicaraan lanjutan.
Rusia memveto resolusi tersebut meskipun didukung oleh 11 dari 15 anggota DK PBB, termasuk sesama anggota tetap Prancis dan Inggris. Dewan kemudian menolak rancangan resolusi tandingan dari Rusia, sehingga misi tersebut kedaluwarsa tanpa mandat baru.
Guterres menyatakan bahwa meskipun operasi penjaga perdamaian MINURSO telah selesai, PBB tetap siap mendukung upaya untuk memajukan dialog dan mengupayakan penyelesaian konflik secara damai.
Tanggapan Berbagai Pihak
Istana Kerajaan Maroko menyebutkan bahwa tidak diperpanjangnya misi tersebut merupakan perkembangan signifikan dalam menarik isu Sahara Barat dari pembahasan DK PBB. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Aljazair menyatakan penyesalan yang mendalam atas tidak diperpanjangnya misi tersebut dan menyalahkan bias yang berlebihan dari Amerika Serikat terhadap posisi Maroko.
Front Polisario menyampaikan keprihatinannya atas jalan buntu yang terjadi dalam pertemuan Dewan Keamanan. Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz menilai sangat disayangkan hak veto digunakan untuk mempertahankan huruf R dalam nama misi yang merujuk pada referendum, seraya menambahkan bahwa status quo tidak dapat diterima.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyatakan bahwa Moskwa menolak rancangan tersebut karena dinilai memihak salah satu pihak. Dewan Keamanan tidak dapat secara otomatis menetapkan terlebih dahulu masalah yang berkaitan dengan kedaulatan, ujarnya.
