Daftar Isi
Untuk kedua kalinya dalam kurun waktu kurang dari sepekan, sebuah pengadilan banding Amerika Serikat menolak permohonan dari pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menyisihkan 20.000 surat suara di California terkait kekhawatiran pemilih non-warga negara. Keputusan tersebut dikeluarkan pada hari Jumat, dengan waktu kurang dari empat hari menjelang pemilu paruh waktu tanggal 3 November.
Keputusan Pengadilan Banding
Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 memutuskan bahwa permintaan Trump akan melanggar Konstitusi AS dan berisiko mencabut hak pilih warga negara yang sah. Mayoritas hakim menuliskan dalam putusannya bahwa konsekuensi dari permintaan Amerika Serikat bukan sekadar pemisahan surat suara, melainkan pembatalan suara dan penghapusan pemilih dari daftar pemilih. Hakim Mark Bennett dan Gabriel Sanchez, yang masing-masing ditunjuk oleh Trump dan pendahulunya dari Partai Demokrat Joe Biden, membentuk suara mayoritas dalam putusan tersebut. Sementara itu, Hakim ketiga yang merupakan penunjukan Trump, Patrick Bumatay, mengeluarkan pendapat berbeda dan menyebut petisi pemerintah sebagai permintaan yang wajar.
Pemerintahan Trump mengeklaim bahwa hampir 20.000 orang yang diduga sebagai non-warga negara menerima surat suara melalui pos untuk memberikan suara dalam pemilu paruh waktu di California pada 3 November. Pemerintah menggugat negara bagian tersebut pada 15 Oktober guna mencegah surat suara tersebut dihitung. Namun, keakuratan daftar pemerintahan Trump dan klaim mengenai maraknya pemilih non-warga negara dipertanyakan. Kecurangan pemilu di AS sangat jarang terjadi, begitu pula dengan pemilih non-warga negara, terlepas dari pernyataan Trump awal tahun ini bahwa sebanyak 278.000 warga negara asing di seluruh negeri terdaftar untuk memilih.
Sanggahan dan Kontroversi Daftar Pemilih
Seperti California, negara bagian seperti Nevada dan Washington juga menerima daftar yang diduga sebagai pemilih non-warga negara, namun para pejabat di sana mendapati dokumen tersebut sebagian besar tidak akurat. Di Nevada, misalnya, otoritas negara bagian mengeluarkan pernyataan pada bulan September yang menyebutkan bahwa pemerintahan Trump secara keliru mengidentifikasi warga negara sebagai non-warga negara dalam daftarnya, di mana tidak ada satu pun nama yang benar menurut pernyataan tersebut. California, yang merupakan basis pendukung Partai Demokrat, akan memilih 52 anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 3 November.
Negara bagian ini telah lama menjadi sasaran kritik Trump, dengan sang presiden menuduh kepemimpinan Demokrat melakukan kecurangan dalam pemilu. Akan tetapi, para pejabat California, termasuk Gubernur Gavin Newsom, membalas bahwa pemerintahan Trump berupaya ikut campur dalam pemilu negara bagian guna menanamkan ketidakpercayaan pemilih dan melemahkan hasil pemilu. Newsom menyatakan dalam siaran pers setelah gugatan 15 Oktober bahwa langkah tersebut merupakan upaya putus asa dari Trump untuk menggunakan Departemen Kehakiman yang dipolitisasi demi menekan pemilih California.
Proses Hukum dan Konstitusi
Pemberian suara oleh non-warga negara dalam pemilu federal melanggar hukum di seluruh 50 negara bagian AS, termasuk California. Klausul Pemilu dalam Konstitusi juga memberikan wewenang eksklusif kepada negara bagian untuk menyelenggarakan pemilu, kendati memungkinkan Kongres untuk mengesahkan peraturan terkait prosedur pemungutan suara. Pemerintahan Trump awalnya mengirimkan daftar 20.000 orang yang diduga non-warga negara ke California pada 12 Oktober, hampir tiga minggu sebelum pemilu paruh waktu.
Para pejabat California menolak tuntutan pemerintah untuk menyisihkan 20.000 surat suara tersebut dan meminta bukti bahwa nama-nama dalam daftar itu memang warga negara asing. Berdasarkan keterangan pemerintah California, tidak ada bukti semacam itu yang pernah diberikan. Pemerintahan Trump pekan lalu mendakwa 28 warga negara asing di California atas pelanggaran terkait pemilu, tetapi beberapa dari tertuduh mengatakan kepada surat kabar Los Angeles Times bahwa mereka tidak pernah mendaftar untuk memilih. Peliputan surat kabar tersebut mengindikasikan bahwa beberapa terdakwa non-warga negara memiliki nama yang sama dengan pemilih yang memenuhi syarat.
Ketika gugatan 15 Oktober bergulir di sistem pengadilan awal bulan ini, pemerintahan Trump memohon putusan darurat dari Pengadilan Sirkuit ke-9 untuk menangguhkan 20.000 surat suara tersebut. Namun, pengadilan banding menolak petisi tersebut pada hari Senin dengan alasan pemerintahan Trump belum memberikan waktu yang memadai kepada pengadilan tingkat bawah untuk mempertimbangkan masalah tersebut. Pengadilan tingkat rendah akhirnya memutuskan menolak pemerintahan Trump pada hari Rabu, dan pemerintah kembali mengajukan banding ke Pengadilan Sirkuit ke-9.
