Daftar Isi
Amerika Serikat ternyata memiliki sebuah bank milik pemerintah yang berakar dari gerakan sosialis-populis sejak lebih dari satu abad lalu, namun kini justru memperoleh dukungan luas dari Partai Republik. Lembaga keuangan bernama Bank of North Dakota tersebut menjadi satu-satunya bank milik negara bagian yang masih beroperasi di AS dan mengelola aset sekitar US$11 miliar atau setara Rp199,1 triliun, seperti dilansir CNBC International pada Jumat (30/10/2026).
Sejarah dari Gerakan Sosialis
Bank of North Dakota berdiri pada 1919 usai kelompok Nonpartisan League menguasai wilayah North Dakota dan mengampanyekan kepemilikan publik untuk sektor-sektor krusial, termasuk perbankan. Lebih dari 100 tahun berselang, lembaga ini tetap eksis di negara bagian yang dikenal konservatif dan dimenangkan oleh Donald Trump dengan selisih lebih dari 36 poin persentase pada pemilihan presiden 2024.
Gubernur North Dakota dari Partai Republik, Kelly Armstrong, menyatakan bahwa keberadaan bank tersebut merupakan hal yang unik di tengah corak politik wilayahnya. Menurut laporan CNBC International, Armstrong menyebut daerahnya sebagai salah satu yang paling konservatif di AS, tetapi memiliki bank yang dikelola negara bagian.
Ia mengungkapkan rasa syukurnya karena bank itu masih bisa beroperasi, kendati meragukan lembaga serupa bakal mudah dibentuk apabila baru diusulkan pada masa sekarang. Dukungan senada disampaikan oleh Senator AS Kevin Cramer dan John Hoeven, serta mantan Gubernur North Dakota Doug Burgum yang kini menduduki posisi Menteri Dalam Negeri AS.
Cramer menuturkan bahwa lembaga tersebut pada masa lalu sering dicap sebagai eksperimen sosialisme, tetapi kini mulai menarik minat dari berbagai kubu politik lain di era populisme.
Mendukung Perekonomian Daerah
Bank of North Dakota tidak menjalankan operasional layaknya bank ritel konvensional pada umumnya. Lembaga ini bertindak sebagai penyimpanan dana pemerintah negara bagian serta bermitra dengan bank-bank komunitas guna menyalurkan pembiayaan seperti pinjaman pertanian, properti komersial, pendidikan, serta proyek pembangunan ekonomi.
Seluruh keuntungan yang didapat nantinya disetorkan kembali ke kas negara bagian atau dimanfaatkan untuk mendanai program-program ekonomi. Presiden sekaligus CEO Bank of North Dakota, Don Morgan, menilai lembaganya sebagai instrumen keuangan yang sanggup memberikan dampak positif besar apabila dikelola secara tepat.
Morgan menerangkan bahwa salah satu prinsip utama yang dipegang adalah bank tidak diperbolehkan bersaing secara langsung dengan lembaga-lembaga keuangan lokal.
Menyelamatkan Sektor Batu Bara
Eksistensi bank tersebut tampak nyata tatkala membantu proses transaksi penyelamatan Coal Creek Station, sebuah pembangkit listrik tenaga batu bara di North Dakota. Pada 2020 silam, pemilik terdahulu yakni Great River Energy mengumumkan bahwa fasilitas itu mengalami kerugian dan berniat menutupnya.
Pemerintah negara bagian kemudian berupaya mencari pembeli demi mempertahankan fasilitas yang menjadi penopang lapangan kerja serta pasokan listrik tersebut. Bank of North Dakota mengambil peran dalam skema pembiayaan yang memuluskan penjualan pembangkit beserta jalur transmisinya.
Lewat North Dakota Transmission Authority, diterbitkan obligasi senilai US$150 juta atau sekitar Rp2,715 triliun guna membiayai pembelian jalur transmisi tersebut, di mana Bank of North Dakota bertindak sebagai pembeli obligasinya.
CEO Rainbow Energy Center, Stacy Tschider, menyampaikan bahwa perusahaannya tidak akan sanggup merealisasikan transaksi tersebut tanpa adanya sokongan dari bank tersebut.
Menjadi Inspirasi dan Perdebatan
Keberhasilan model yang diterapkan North Dakota menginspirasi sejumlah politisi, khususnya dari Partai Demokrat serta kelompok progresif, untuk mengajukan pendirian bank publik di berbagai wilayah lain. Sejumlah wilayah seperti New York, Washington, Massachusetts, New Mexico, dan California tercatat pernah mengupayakan atau menjajaki kebijakan serupa untuk membiayai infrastruktur, perumahan, serta kebutuhan ekonomi lokal.
Meski demikian, gagasan ini turut menuai penentangan dari kalangan industri perbankan. American Bankers Association berpandangan bahwa bank publik membawa risiko membebani pembayar pajak dan membuka celah intervensi politik dalam penentuan keputusan pinjaman.
Juru bicara asosiasi tersebut, Josh Britton, menegaskan bahwa intervensi politik yang salah arah hanya akan merugikan konsumen serta perekonomian secara keseluruhan.
Menanggapi hal tersebut, Morgan berpandangan bahwa model perbankan ini tetap bisa diterapkan di negara bagian lain asalkan tata kelolanya disusun dengan matang dan kesehatan finansial bank diletakkan sebagai prioritas utama. Bagi North Dakota, pengalaman lebih dari satu abad membuktikan bahwa bank milik pemerintah sanggup bertahan di tengah sistem ekonomi yang didominasi sektor swasta asalkan mandat serta batasan operasionalnya dijaga dengan jelas.
