Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura menggelar Malam Puncak Pertemuan Teknis Nasional Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project (HDDAP) 2026 di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Yogyakarta. Acara ini ditandai dengan peluncuran Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Hortikultura serta penandatanganan komitmen ekspor produk pertanian.
Peluncuran Kelembagaan dan Federasi Hortikultura
Peluncuran KEP dan penyiapan Federasi Hortikultura Nasional menjadi langkah strategis dalam memperkuat struktur kelembagaan petani di kawasan lahan kering. Melalui wadah federasi koperasi ini, kelompok-kelompok tani dari 13 kabupaten dihimpun dalam satu ikatan untuk masuk ke dalam sistem perdagangan modern sebagai pusat penggerak ekosistem agribisnis dari hulu hingga hilir.
Project Director HDDAP sekaligus Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura Freddy Lumban Gaol menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan agribisnis yang konkret dan berdampak nyata bagi petani. Pihaknya ingin agribisnis terwujud nyata dengan menjadikan hilirisasi sebagai pusatnya, serta memegang tiga kata kunci utama yaitu nilai tambah, berdaya saing, dan naik kelas, seperti dilaporkan detikcom.
Freddy menambahkan, orientasi program HDDAP dipusatkan pada hilirisasi melalui wadah Federasi Koperasi Hortikultura. Beliau juga menekankan pentingnya mengasah insting agribisnis bagi seluruh pengelola KEP dan pendamping di lapangan agar mampu membaca peluang pasar modern secara tajam dan responsif.
Kerja Sama Ekspor dan Apresiasi Petani
Penguatan kelembagaan tersebut disempurnakan dengan penandatanganan Expression of Interest (EOI) kerja sama ekspor antara Koperasi Salak Wonosobo dengan CV Agronusa untuk penyerapan produk ke Kamboja. Kerja sama ini mencakup komitmen pelepasan 20 ton Salak Pondoh Nglumut senilai Rp360 juta yang diproduksi oleh kelompok tani HDDAP Klaster Watumalang 1 dan 2 dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, di kaki Gunung Sindoro seluas 200,25 hektare.
Ekspor salak ke Kamboja memberikan tambahan nilai jual bagi petani karena jika dijual ke pengepul harganya berkisar Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram, sementara jika dijual ke eksportir mencapai Rp10.000 per kilogram dengan penambahan sekitar Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Di sisi lain, pihak eksportir dapat memasarkannya dengan harga Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram dengan memperhitungkan biaya penanganan pascapanen dan ongkos kirim. Adapun pembayaran dari pembeli di Kamboja diawali dengan uang muka sebesar 50 persen dan pelunasan dilakukan ketika persyaratan karantina selesai atau sebelum barang dikirim.
Melalui penandatanganan EOI tersebut, produk unggulan hortikultura binaan HDDAP memperoleh kepastian jaminan pasar ekspor secara berkelanjutan. Selain peluncuran KEP dan EOI ekspor, Kementerian Pertanian juga memberikan penghargaan serta apresiasi kepada unit kerja, pemerintah daerah, dan kelompok tani yang menunjukkan dedikasi serta kinerja terbaik dalam mendukung pelaksanaan program HDDAP.
Sebelum malam puncak, seluruh peserta dari 13 kabupaten telah mengikuti kunjungan lapangan pada Kamis pagi hingga siang untuk mempelajari praktik baik penguatan agribisnis. Peserta mengikuti sesi berbagi bersama Perkumpulan Petani Hortikultura Puncak Merapi Sleman dan Poktan Nglanggeran Wetan Patuk, serta meninjau Kebun Durian dan Embung Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul.
Rangkaian Pertemuan Teknis Nasional HDDAP Tahun 2026 ditutup secara resmi dengan dilangsungkannya seremonial Pelepasan Ekspor Perdana Salak Wonosobo ke Kamboja.
Sumber: Finance - Detikcom
