Daftar Isi
Pemilu parlemen Israel menunjukkan koalisi oposisi zionis belum mencapai mayoritas, sementara blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga gagal mengamankan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan. Meski demikian, lonjakan partisipasi pemilih warga Palestina di Israel menjadikan partai-partai Arab sebagai kekuatan penting di parlemen yang berpotensi menentukan pembentukan pemerintahan baru.
Lonjakan Suara Pemilih Palestina
Kemarahan atas perang di Gaza serta rasisme koalisi yang berkuasa mendorong warga Palestina di Israel mendatangi tempat pemungutan suara dalam jumlah besar. Sekitar 80 persen pemilih sah Palestina di Israel menggunakan hak suara mereka dalam pemilu yang digelar hari Selasa lalu, di tengah komunitas yang mencakup 21 persen dari total populasi.
Tingkat partisipasi tersebut memberikan dua daftar pemilihan utama, yaitu United Arab List atau Ra’am dan Daftar Bersama, total 19 kursi di parlemen yang beranggotakan 120 orang. Namun, para pemimpin politik utama Israel justru berupaya mendelegitimasi suara tersebut dengan mengaitkannya dengan intervensi asing atau menyebut warga Palestina yang menggunakan hak demokratis mereka sebagai upaya mencuri pemilu.
Penolakan dari Blok Oposisi
Partai Likud yang dipimpin Netanyahu menuding hasil tersebut sebagai upaya islamisasi Israel dan bahkan meminta dinas keamanan internal Shin Bet untuk menyelidiki dugaan campur tangan asing dalam lonjakan suara Palestina. Di sisi lain, sebagian besar oposisi pimpinan Yahudi enggan merangkul dukungan partai-partai Palestina untuk menyingkirkan Netanyahu dari kekuasaan.
Partai kiri The Democrats menjadi pihak yang paling mungkin bekerja sama dengan kubu Palestina, sementara tokoh oposisi lainnya menolak aliansi tersebut. Mantan perdana meneteri Naftali Bennett, Yair Lapid, hingga pemimpin sayap kanan Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman, secara terbuka menolak untuk duduk bersama partai-partai Palestina dalam pemerintahan.
Orly Noy, yang mencalonkan diri dari partai Balad yang didominasi warga Palestina, menyatakan bahwa partainya menyadari gelombang pemilih yang besar akan hadir karena warga Palestina merasakan ancaman nyata setelah apa yang terjadi di Gaza dan persoalan kejahatan yang tidak terselesaikan. Hak-hak mereka terus menyusut sejak tanggal 7 Oktober, dan satu-satunya alat yang tersisa adalah suara mereka, namun hal tersebut kini kembali diremehkan dan didelegitimasi.
Visi yang Berbeda dan Tuduhan Rasisme
Perhitungan suara menunjukkan blok pro-Netanyahu mengantongi 53 kursi, sementara blok oposisi Yahudi anti-Netanyahu meraih 48 kursi, dengan 19 kursi dipegang oleh partai-partai Palestina yang membuat mayoritas parlemen sebenarnya berada di pihak oposisi terhadap Netanyahu. Menurut Orly Noy, dalam demokrasi yang rasional, hasil ini akan dipandang sebagai kemenangan besar oposisi, tetapi unsur oposisi justru mewacanakan pembentukan pemerintahan persatuan nasional bersama Netanyahu yang menunjukkan betapa rasis dan tidak demokratisnya partai-partai tersebut.
Analis politik Nimrod Flaschenberg menjelaskan bahwa perbedaan politik antara oposisi zionis dan minoritas Palestina berakar pada pandangan yang sangat berbeda mengenai masa depan Israel di tengah politik arus utama yang berpegang pada asumsi supremasi Yahudi. Mauricio Lapchik selaku direktur kampanye bahasa Ibrani untuk Daftar Bersama menegaskan bahwa suara warga Arab di Israel tidak dianggap setara dengan suara warga Yahudi sehingga kemenangan mayoritas tersebut tidak diakui.
