Daftar Isi
Hasil hitung cepat dari pemilihan umum legislatif Israel menunjukkan tidak ada partai maupun blok politik yang diproyeksikan mengamankan mandat mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru. Berdasarkan hasil parsial yang dilansir oleh The Times of Israel, blok Perdana Menteri petahana Benjamin Netanyahu memperoleh 56 kursi dan aliansi oposisi meraih 48 kursi.
Proyeksi Perolehan Kursi Parlemen
Perolehan tersebut menunjukkan kedua blok belum mencapai angka 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk mayoritas di parlemen yang memiliki total 120 kursi. Kondisi ini membuka peluang bagi bermacam manuver politik selama beberapa pekan atau bulan ke depan guna membentuk pemerintahan Israel selanjutnya.
Hasil penghitungan juga menempatkan partai-partai pimpinan Arab, yang tidak bergabung dengan kedua koalisi utama, berada di jalur untuk mengamankan 16 kursi. Situasi ini menempatkan partai-partai Arab sebagai penentu atau kingmakers jika partai lain sepakat untuk bergabung dengan mereka.
Berdasarkan data The Times of Israel dengan suara masuk lebih dari 66 persen, blok petahana Netanyahu memimpin dengan 56 kursi yang terdiri dari Likud sebanyak 28 kursi, United Torah Judaism 8 kursi, Shas 7 kursi, Otzma Yehudit 7 kursi, serta Religious Zionism 6 kursi. Sementara itu, aliansi oposisi berada di depan dengan 48 kursi yang mencakup Yashar 21 kursi, B’Yachad 11 kursi, Yisrael Beytenu 8 kursi, dan The Democrats 8 kursi. Adapun partai-partai pimpinan Arab berada di jalur untuk meraih 16 kursi melalui Joint List sebanyak 12 kursi dan Ra’am 4 kursi.
Respons Partai Politik
Gadi Eisenkot selaku penantang utama perdana Menteri petahana menyatakan bahwa hasil hitung cepat memperlihatkan ketidakpercayaan terhadap Netanyahu. Pemimpin oposisi saat ini, Yair Lapid, juga menilai bahwa blok perdana menteri telah mengalami kekalahan telak dan publik telah meminta mereka untuk mundur.
Kendati demikian, Menteri Luar Negeri Israel sekaligus kader Partai Likud, Gideon Saar, menilai perayaan kubu oposisi terlalu dini. Melalui sebuah unggahan di media sosial, ia menyebut Likud sebagai partai terbesar di Israel dan selalu ada pelajaran yang bisa dipetik dari masa lalu.
Netanyahu yang memimpin Partai Likud telah menjabat sebagai perdana Menteri selama hampir 19 dari 30 tahun terakhir dan berulang kali selamat dari berbagai krisis politik. Peneliti dan analis politik Palestina yang berbasis di Israel, Ehab Jabareen, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa proyeksi awal memperlihatkan pelemahan yang jelas pada blok Netanyahu namun tetap meminta kehati-hatian dalam menyimpulkan karier politiknya.
Langkah Presiden Israel
Setelah penghitungan suara resmi diumumkan pada 4 November mendatang, Presiden Israel Isaac Herzog dijadwalkan berbicara dengan para pemimpin partai ihwal figur yang mereka inginkan sebagai perdana menteri. Presiden kemudian akan menunjuk kandidat yang dinilai memiliki peluang paling besar untuk membentuk pemerintahan.
Kandidat yang ditunjuk tersebut tidak mesti berasal dari pimpinan partai yang memenangkan kursi terbanyak di Knesset. Dengan partai pimpinan Netanyahu dan Eisenkot yang muncul sebagai yang terkuat, keduanya dipandang sebagai kandidat utama.
Pemimpin yang diundang nantinya memiliki waktu hingga 42 hari untuk merumuskan koalisi, yang dimulai dengan durasi 28 hari dan dapat diperpanjang oleh presiden selama 14 hari. Sepanjang masa tersebut, partai-partai akan melakukan negosiasi intensif dan tawar-menawar kebijakan atau portofolio menteri untuk mengumpulkan dukungan yang cukup.
Skenario Jika Negosiasi Gagal
Apabila kandidat pertama gagal menyusun koalisi, Presiden Herzog memiliki opsi untuk meminta anggota Knesset lain mencoba membentuk pemerintahan dalam kurun waktu 28 hari. Jika kandidat kedua turut gagal, mayoritas anggota Knesset dapat mengajukan kandidat ketiga yang memiliki waktu terakhir selama 14 hari.
Apabila parlemen tetap berada dalam jalan buntu, Knesset akan dibubarkan secara resmi dan warga Israel harus kembali mengikuti pemilu lanjutan. Pemilihan umum baru tersebut wajib diselenggarakan dalam rentang waktu 90 hari, sementara pemerintahan Netanyahu akan tetap bertugas sebagai petahana atau caretaker.
Situasi kebuntuan politik semacam ini pernah terjadi sebelumnya dan memaksa masyarakat Israel mengikuti tiga kali putaran pemilu antara April 2019 hingga Maret 2020. Akibat kebuntuan tersebut, tercapailah kesepakatan pembagian kekuasaan antara Netanyahu dan rival utamanya saat itu, Benny Gantz, dengan skema rotasi jabatan perdana menteri yang akhirnya runtuh setahun kemudian setelah gagal mengesahkan anggaran.
Sikap terhadap Partai Arab
Meski hasil hitung cepat mengindikasikan partai-partai pimpinan Arab dapat menjadi penentu, baik Netanyahu maupun Eisenkot telah menutup pintu untuk berkoalisi dengan mereka karena alasan perbedaan nilai. Analis politik Israel, Asaf Ronel, berpandangan bahwa kendati pemilu menunjukkan akhir dari pemerintahan Netanyahu, masih ada pertanyaan besar perihal kesiapan para pemimpin lain menepis penolakan mereka untuk bekerja sama dengan kelompok Arab.
Direktur Hagop Kevorkian Center for Near Eastern Studies di New York University, Mohamad Bazzi, berpendapat bahwa mengabaikan partai-partai pimpinan Arab akan menjadi pendirian yang sulit dipertahankan seiring berjalannya negosiasi. Menurutnya, perolehan angka yang ada membuat pencapaian mayoritas 61 kursi akan terasa berat tanpa menyertakan blok besar tersebut.
