Partai-partai Arab di Israel berada di jalur untuk memenangkan 17 kursi di parlemen menyusul lonjakan tingkat partisipasi pemilih warga Palestina di Israel ke level tertinggi dalam beberapa dekade. Berdasarkan penghitungan suara yang telah melampaui 84 persen pada Rabu, koalisi partai Arab Joint List dan Ra’am diproyeksikan mengamankan total 17 kursi di Knesset yang beranggotakan 120 kursi.
Hasil Pemilu dan Tingkat Partisipasi
Blok oposisi yang dipimpin oleh partai Yashar di bawah komando mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot berada di bawah koalisi pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Partai Likud. Hasil resmi pemilu ini dijadwalkan akan diumumkan pada akhir pekan ini. Saluran televisi Israel, Channel 12, melaporkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dari kalangan warga Palestina di Israel diestimasi mencapai sekitar 80 persen, sebuah angka historis yang memecahkan rekor tahun 1999.
Mansour Abbas selaku pemimpin Partai Ra’am atau Daftar Arab Bersatu menyatakan harapannya agar hasil akhir pemilu memungkinkan blok anti-Netanyahu, termasuk partainya, meraih 61 kursi yang dibutuhkan guna membentuk pemerintahan. Abbas menyampaikan kepada Channel 12 bahwa dengan perolehan angka saat ini, tidak ada pihak yang dapat membentuk pemerintahan sendirian. Partai Ra’am yang saat ini memegang lima kursi di Knesset pernah bergabung dalam koalisi pemerintahan Israel pada periode 2021 hingga 2022, serta dihubungi oleh kedua blok utama sebelum dan sesudah pemilu.
Tanggapan Politik dan Kampanye
Alon Pinkas selaku mantan Duta Besar Israel menyatakan kepada Al Jazeera bahwa pembentukan pemerintahan dapat menjadi tantangan berat bagi partai seperti kubu Eisenkot. Pasalnya, partai tersebut sempat berjanji selama masa kampanye untuk tidak membentuk koalisi dengan partai-partai Arab. Pinkas menilai ada harga yang harus dibayar karena kelompok Arab tidak bisa terus-menerus disingkirkan dan hanya diajak bekerja sama saat suara mereka dibutuhkan. Ia menambahkan bahwa daftar partai Arab akan mengajukan tuntutan yang kemungkinan tidak didukung oleh pemerintahan koalisi pimpinan Yahudi.
Sementara itu, Perdana Menteri Netanyahu bersama koalisi sayap kanannya berupaya mengerahkan pendukung mereka ke tempat pemungutan suara dengan memperingatkan tingginya partisipasi pemilih warga Palestina di Israel, sebuah strategi yang dikecam para politisi Arab sebagai tindakan rasis dan provokatif. Sejumlah saksi mata melaporkan mobil-mobil yang mengibarkan bendera Partai Likud milik Netanyahu berkeliling Yerusalem sambil menyetel pengeras suara azan dan mendesak pendukung agar segera memilih karena warga Arab sedang memberikan suara.
Melalui unggahan di media sosial, perdana minister yang tengah menghadapi tekanan tersebut menyoroti antrean panjang di wilayah komunitas Arab serta membagikan gambar yang diklaim memperlihatkan para pemilih Arab, termasuk wanita yang mengenakan niqab, sedang menunggu giliran mencoblos. Ia memperingatkan agar segera bangkit atau akan mendapati pemerintahan yang dipimpin oleh Mansour Abbas dan Ahmad Tibi selaku tokoh terkemuka anggota Knesset.
Komite Pemilihan Umum melaporkan bahwa tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan juga mencetak rekor tertinggi sejak tahun 1999, yakni mencapai 77,7 persen dalam pemilu hari Selasa. Warga Palestina di Israel mencakup sekitar 21 persen dari total populasi negara yang berjumlah 10 juta jiwa dan secara tradisional memiliki tingkat partisipasi pemilih yang lebih rendah dibandingkan warga Yahudi Israel.
Pandangan Pengamat
Nour Odeh selaku jurnalis Al Jazeera melaporkan dari Ramallah di Tepi Barat yang diduduki, mendeskripsikan pemilu tersebut sebagai momen eksistensial bagi warga Palestina-Israel. Ia mencatat rekor partisipasi dari kelompok pemilih kunci yang berhasil menarik warga yang biasanya memilih untuk melakukan boikot pemilu.
Warga tersebut sebelumnya tidak percaya bahwa partisipasi mereka akan menghasilkan pengaruh apa pun, mengubah realitas kehidupan mereka, atau membalikkan diskriminasi sistemik yang mereka hadapi. Knesset tercatat telah mengesahkan lebih dari 100 undang-undang yang mendiskriminasi warga Palestina di Israel, yang juga mengalami diskriminasi dalam alokasi dana negara.
