Daftar Isi
Raja Charles III dari Britania Raya memulai lawatan selama sembilan hari ke kawasan Karibia pada Selasa. Kunjungan ini mencakup agenda di Bahama, Guyana, serta Antigua dan Barbuda untuk menghadiri Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran (CHOGM).
Rute Perjalanan dan Agenda Kunjungan
Perjalanan Raja Charles dimulai di Bahama selama tiga hari. Setelah itu, penguasa Inggris tersebut akan bertolak ke Guyana, bekas koloni Inggris yang mencatat lebih dari 100.000 budak ketika perdagangan manusia tersebut dihapuskan pada tahun 1807. Selama dua hari di Guyana, ia dijadwalkan bertemu dengan presiden serta para pemimpin desa Amerindian. Selanjutnya, ia menuju Antigua dan Barbuda guna menghadiri CHOGM yang berlangsung dari 1 hingga 4 November. Pertemuan tersebut rencananya membahas isu lingkungan, perdagangan, serta pembangunan, di samping isu reparasi perbudakan Inggris yang turut mencuat.
Tuntutan dan Posisi Negara-Negara Karibia
Sejumlah pejabat di Bahama serta Antigua dan Barbuda telah menyatakan keinginan negara mereka untuk bertransisi menjadi sebuah republik, meski saat ini masih tergabung dalam Persemakmuran Inggris dengan Raja Charles sebagai kepala negara. Sementara itu, Guyana telah menjadi republik dengan seorang presiden sejak meraih kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1966. Presiden Guyana, Mohamed Irfaan Ali, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan ITV News bahwa meskipun Charles pernah mengakui perbudakan sebagai masa kelam sejarah ketika mengunjungi Barbados pada tahun 2021, permintaan maaf harus menjadi langkah berikutnya. Menurut Ali, wilayah tersebut telah dieksploitasi, kehilangan banyak nyawa, dan mengalami keterbelakangan akibat warisan Imperium Inggris.
Hasil jajak pendapat Lord Ashcroft pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 51 persen responden di Bahama menginginkan negara mereka menjadi republik, sementara 27 persen lainnya memilih mempertahankan monarki Inggris. Niambi Hall Campbell-Dean selaku ketua Komite Reparasi Nasional Bahama melontarkan kritik menjelang kedatangan sang raja dengan mempertanyakan esensi keberadaan raja serta manfaat kunjungannya bagi masyarakat setempat. Di sisi lain, Jamaika telah mengajukan petisi reparasi perbudakan senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat kepada sang raja di London pada bulan September. Langkah hukum tersebut menjadi yang pertama kalinya dilakukan oleh negara anggota Persemakmuran Inggris untuk menuntut keadilan reparatif, yang dijadwalkan disidangkan oleh dewan privasi Inggris pada bulan Maret tahun depan.
Respons Istana Buckingham
Sebanyak 56 pemimpin dan perwakilan negara Persemakmuran akan menghadiri pertemuan di Antigua dan Barbuda yang juga membahas ketahanan iklim. Kendati banyak pihak mendesak adanya permintaan maaf resmi atas perbudakan, pihak Istana Buckingham melalui pernyataan juru bicaranya memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Juru bicara istana menyebutkan bahwa program kunjungan tidak akan menghindari masa-masa paling kelam masa lalu, namun kegiatan utama akan berorientasi pada masa kini dan masa depan setiap negara sesuai keinginan pihak tuan rumah. Istana menambahkan pentingnya mengakui cara kreatif yang telah diupayakan Charles untuk memperbaiki ketimpangan yang masih berlangsung.
Anggota Parlemen dari Partai Buruh sekaligus ketua Kelompok Parlemen All-Party untuk Reparasi Afrikan, Bell Ribeiro-Addy, menilai keluarga kerajaan dan pemerintah Inggris gagal memenuhi tuntutan warga yang menginginkan reparasi. Menurutnya, penggunaan berbagai istilah seperti penyesalan mendalam atau hari-hari paling kelam sudah tidak memadai lagi. Sang raja harus menyadari bahwa masyarakat akan terus mengangkat isu tersebut karena tindakan yang diambil selama ini masih jauh dari kata cukup, terlebih Persemakmuran memiliki arti penting bagi kelangsungan institusi monarki.
