Daftar Isi
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menegaskan pentingnya mempercepat penanganan sungai yang terdampak sedimentasi untuk mengantisipasi banjir susulan. Di tengah upaya tersebut, pemulihan infrastruktur serta layanan dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Cakupan Dampak dan Pengungsian
Tito menjelaskan, bencana banjir dan longsor yang melanda ketiga provinsi pada November 2025 memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Oktober 2026, bencana tersebut mempengaruhi 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, serta 4.533 desa dan kelurahan.
Kendati demikian, jumlah pengungsi yang sebelumnya mencapai lebih dari 2 juta jiwa kini sudah kembali ke kediaman masing-masing atau tempat tinggal lainnya, sehingga dipastikan tidak ada lagi pengungsi yang bertahan di tenda-tenda.
Pemerintah menjalankan proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun, yakni dari 2026 hingga 2028, mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Pelaksanaan program ini melibatkan 33 kementerian dan lembaga dengan rencana induk yang mencakup 11.520 kegiatan.
Pemulihan Infrastruktur dan Layanan Dasar
Berkenaan dengan infrastruktur, Tito menyampaikan bahwa akses jalan dan jembatan yang rusak kini secara umum telah berfungsi kembali. Perbaikan tersebut dikerjakan melalui kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, serta pihak-pihak terkait lainnya.
“Jembatan, jalan rata-rata semuanya sudah fungsional, kecuali beberapa jembatan daerah dan ini dikeroyok semua, baik oleh PU, TNI, Polri semua bergerak,” ujar Tito seperti dikutip dari keterangan tertulis pada Senin, 26 Oktober 2026.
Meskipun demikian, sejumlah jembatan di daerah masih memerlukan penanganan lanjutan, terutama karena sebagian infrastruktur sempat mengalami kerusakan kembali akibat bencana susulan.
Di samping infrastruktur fisik, pemulihan juga merambah sektor layanan dasar bagi masyarakat. Tito menuturkan bahwa kegiatan pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang yang sebelumnya lumpuh akibat timbunan lumpur kini sudah aktif kembali.
Jaringan komunikasi seluler juga telah pulih sepenuhnya, sementara fasilitas kesehatan sebagian besar sudah beroperasi normal. Meski demikian, tercatat masih ada enam puskesmas pembantu di wilayah Sumatera Utara yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Tantangan Cuaca dan Penanganan Sedimentasi
Di balik berbagai capaian yang telah diraih, Tito mengingatkan bahwa tingginya curah hujan di wilayah utara serta barat Sumatra masih menjadi kendala utama dalam mempercepat proses pemulihan.
Banjir susulan sempat melanda beberapa daerah, di antaranya Kota Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang. Akibatnya, sejumlah ruas jalan dan jembatan yang sebelumnya telah selesai diperbaiki kembali mengalami kerusakan.
Tito menilai, tingginya tingkat sedimentasi pada sungai-sungai terdampak menjadi salah satu faktor utama yang memperbesar potensi banjir susulan. Dari total 137 sungai yang menjadi target normalisasi di ketiga provinsi tersebut, endapan sedimen telah mengurangi kapasitas tampung dan laju aliran air, sehingga hujan lebat mudah memicu luapan.
“Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia meluber menjadi banjir. Artinya ada terus susulan-susulan (bencana) dan kita sedang bekerja (menangani itu),” jelasnya.
Oleh karena itu, Tito meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat penanganan sungai yang mengalami sedimentasi guna menekan risiko banjir susulan. Langkah cepat ini dibutuhkan agar kerusakan infrastruktur tidak berulang dan program rehabilitasi serta rekonstruksi dapat berjalan secara optimal.
