Survei CNBC: Korupsi Jadi Isu Utama Pemilih AS Jelang Pemilu

Korupsi pemerintah kini menjadi isu yang paling dikhawatirkan oleh para pemilih di Amerika Serikat dibandingkan masalah lainnya, termasuk lonjakan harga bahan makanan dan bahan bakar. Hal tersebut terungkap dalam survei final CNBC All-America Economic Survey menjelang pemilihan paruh waktu pada 3 November.

Hasil Survei dan Isu-Isu Utama

Berdasarkan jajak pendapat yang melibatkan 1.000 pemilih terdaftar di AS, sebanyak 36 persen responden menunjuk korupsi pemerintah sebagai salah satu masalah terpenting yang sedang dihadapi negara saat ini. Biaya makanan dan bahan kelontong berada di posisi kedua dengan perolehan 34 persen, disusul oleh perlindungan demokrasi serta harga bensin yang masing-masing mendulang 23 persen suara.

Survei nasional yang mengukur sikap terhadap perekonomian, Presiden Donald Trump, Kongres, kecerdasan buatan, hingga perang Iran tersebut dilakukan pada 14-18 Oktober. Jajak pendapat ini dipimpin bersama oleh lembaga survei dari Partai Demokrat, Hart Research Associates, dan lembaga survei dari Partai Republik, Public Opinion Strategies, dengan tingkat margin kesalahan plus minus 3,1 persentase poin.

Meskipun pertanyaan mengenai kekhawatiran utama pemilih memecah berbagai topik terkait biaya hidup ke dalam kategori terpisah, hasil survei ini sejalan dengan sejumlah jajak pendapat lain. Jajak pendapat Fox News yang diterbitkan pekan lalu menunjukkan 60 persen pemilih terdaftar sangat khawatir tentang korupsi pemerintah, melampaui kekhawatiran atas inflasi dan harga tinggi. Sementara itu, survei Washington Post-ABC News-Ipsos yang dirilis hari Minggu mendapati sekitar dua pertiga responden menganggap Trump menggunakan kursi kepresidenan untuk memperkaya diri sendiri, naik 10 persentase poin sejak September 2025.

Respons Partai Politik dan Narasi Kampanye

Partai Republik juga berupaya memanfaatkan sentimen antikorupsi yang sedang meningkat. Pemerintahan Trump telah membentuk satuan tugas yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance untuk memberantas penipuan, sementara sang presiden kerap menuduh musuh-musuhnya dari Partai Demokrat melakukan kecurangan.

Kendati demikian, dengan Partai Republik yang memegang kendali atas pemerintah federal dan tingginya biaya hidup akibat tarif Trump serta perang Iran, pihak Demokrat mampu melemparkan kritik secara lebih langsung. Argumen mereka sering kali menyoroti Trump dengan mencoba menarik kontras antara kesulitan finansial masyarakat dan kekayaan presiden yang melonjak.

Pimpinan Minoritas DPR Hakeem Jeffries menyatakan bahwa kaum elite meraup keuntungan sementara Partai Republik tidak berbuat apa-apa untuk menurunkan biaya hidup bagi masyarakat luas. Pendekatan Partai Demokrat tampaknya mulai beresonansi dengan para pemilih, terbukti dari responden survei CNBC yang memberikan keunggulan 4 poin kepada Demokrat atas Republik, yakni 35 persen berbanding 31 persen, ketika ditanya partai mana yang akan menangani korupsi pemerintah dengan lebih baik.

Kesenjangan tersebut bahkan melebar hingga 17 persen untuk keunggulan Demokrat di kalangan pemilih yang menyatakan korupsi sebagai isu terpenting mereka. Selain itu, para pemilih dari kalangan independen dengan selisih 15 persen menilai Partai Demokrat akan mengatasi korupsi dengan lebih baik ketimbang Partai Republik, meskipun 41 persen dari responden kelompok ini berpendapat tidak ada satu pun partai yang akan bekerja dengan baik.

Pandangan Pengamat dan Penolakan Aturan Kepemilikan Saham

Pergeseran pandangan ini terjadi karena para pemilih merasakan langsung dampak inflasi dan menghubungkannya dengan situasi di Washington, seperti dijelaskan oleh Brian Lemek, eksekutif dari komite aksi politik pendukung Demokrat, Defend the Vote. Para pemilih melihat kenyataan bahwa biaya hidup mereka tinggi dan menghubungkan sistem yang rusak tersebut dengan kondisi tersebut.

Selain masalah korupsi secara umum, para responden survei juga secara mayoritas menolak gagasan pejabat publik, termasuk presiden dan anggota Kongres, memiliki atau memperdagangkan saham secara pribadi di perusahaan yang memiliki kontrak dengan pemerintah federal. Sebanyak 93 persen pemilih dalam jajak pendapat menyatakan hal tersebut tidak boleh diizinkan.

Proporsi yang hampir serupa, yakni 89 persen, menyatakan bahwa perusahaan yang dimiliki atau diinvestasikan oleh anggota keluarga langsung dari presiden yang sedang menjabat tidak boleh diizinkan untuk menerima kontrak dari pemerintah federal. Alicia Simmons dari Hart Research Associates menyebutkan bahwa temuan tersebut berkaitan erat dengan isu-isu korupsi yang selama ini menjadi perbincangan.