Daftar Isi
Militer Israel meluncurkan operasi militer berskala besar di wilayah pendudukan Tepi Barat yang melibatkan penangkapan massal, pembongkaran rumah, serta penggusuran paksa terhadap penduduk setempat. Operasi ini terjadi menyusul serangan di pos pemeriksaan militer Israel dekat Hebron pada Jumat yang menewaskan dua tentara Israel, sementara dua terduga penembak Palestina ditembak mati di lokasi.
Operasi Militer dan Penggusuran di Hebron
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang memerintahkan penutupan total wilayah Tepi Barat, menyatakan bahwa pasukan Israel akan melakukan penyisiran dari rumah ke rumah di lingkungan Hebron tempat asal para terduga pelaku penyerangan. Netanyahu menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak untuk menghancurkan dan mengubah total kawasan tersebut. Kelompok hak asasi manusia Israel, B’Tselem, memperingatkan bahwa rencana ofensif pemerintah Israel ini merupakan bentuk hukuman kolektif dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Militer Israel mengumumkan bahwa kampanye terarah yang melibatkan tentara, polisi, dan agen keamanan lainnya itu akan berlangsung selama beberapa hari di samping operasi di puluhan wilayah lain di Tepi Barat. Hingga Sabtu pagi, pasukan Israel menggerebek ratusan rumah di kawasan Hebron dan mengubah puluhan bangunan menjadi pusat interogasi militer, menurut perkumpulan tahanan Palestina, Palestinian Prisoners’ Society. Rekaman video di Telegram memperlihatkan tentara berjaga di jalan-jalan yang diblokir oleh kendaraan militer dan keranjang belanja.
Aktivis Palestina dan analis politik di Hebron, Issa Amro, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa hampir 800.000 warga Palestina di kegubernuran Hebron berada dalam kondisi terkepung dengan seluruh akses keluar masuk ditutup sejak Sabtu pagi. Di lokasi lain, pasukan Israel menggerebek sedikitnya 15 kota di Tepi Barat utara termasuk Nablus, Jenin, Tubas, dan Qalqilya. Secara keseluruhan, pasukan Israel menangkap sekitar 70 orang dan menginterogasi ratusan lainnya antara Jumat hingga Sabtu dini hari.
Penutupan Wilayah dan Eskalasi Kekerasan
Langkah penguncian wilayah ini dilakukan sebagai respons atas serangan hari Jumat di pos pemeriksaan dekat Hebron, sekaligus bertepatan dengan rencana awal penutupan wilayah menjelang pemilihan umum di Israel pada hari Selasa. Selama penutupan berlangsung, Netanyahu menyatakan bahwa pasukan Israel akan menggelar gelombang penangkapan ekstensif dan memburu pejuang Hamas di setiap waktu.
Otoritas Palestina menyatakan bahwa sejak awal tahun 2025, lebih dari 40.000 warga telah diusir secara paksa dari kediaman mereka akibat kekerasan pemukim Israel dan serangan pasukan bersenjata di Tepi Barat. Otoritas Palestina memperingatkan bahaya operasi yang sedang berlangsung di Hebron, di mana tindakan hukuman kolektif mencakup penggusuran seluruh lingkungan, pembongkaran struktur bangunan, serta pengepungan kota-kota Palestina.
Aksi kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dilaporkan semakin marak dalam beberapa pekan terakhir yang bertepatan dengan musim panen zaitun tahunan. Pada hari Sabtu pagi, para pemukim Israel menyerbu desa Yabrud dan Al Mughayyir di sebelah timur Ramallah untuk menggembalakan domba di lahan pertanian warga Palestina serta merusak tanaman mereka, seperti dilaporkan kantor berita Palestina Wafa.
Respons Internasional dan Tanggapan Pihak Terkait
Operasi militer tersebut mendapat dukungan dari para pejabat sayap kanan Israel, namun dikritik keras oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pejabat Palestina, serta lembaga pengawas hak asasi manusia. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan agar serangan berskala besar di Tepi Barat dilanjutkan persis seperti di Gaza. Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir meminta agar Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah dibubarkan dan pengetatan pergerakan warga Palestina lebih diperketat.
Mustafa Barghouti, sekretaris jenderal partai Inisiatif Nasional Palestina, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa hasutan dari para menteri sayap kanan Israel memperburuk situasi dan mengubah setiap kota serta desa menjadi penjara kecil. Juru bicara Kantor HAM PBB di wilayah pendudukan Palestina, Mayy El Sheikh, menilai langkah penutupan Tepi Barat menandai episode baru dari tindakan menyesakkan yang membuat kehidupan warga Palestina semakin tak tertahankan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya juga menyatakan kekhawatiran atas penutupan Tepi Barat yang membatasi akses warga terhadap layanan dasar dan penghidupan.
