Presiden Prancis Emmanuel Macron berencana mengadakan pertemuan dengan perwakilan pelajar sekolah menengah di tengah persiapan negara menghadapi gelora aksi protes lanjutan pada akhir pekan ini. Pertemuan yang dijadwalkan pada hari Jumat tersebut menandai momen pertama kalinya bagi pemimpin Prancis itu untuk melakukan pembicaraan langsung dengan kelompok pelajar yang sejak September lalu menuntut perombakan total pada sistem pendidikan.
Tuntutan Reformasi Pendidikan dan Infrastruktur Sekolah
Kalangan pelajar sekolah menengah telah menyuarakan berbagai tuntutan secara tegas, mulai dari sekolah dengan pendanaan yang lebih memadai, penambahan jumlah guru, hingga ruang suara yang lebih besar dalam keputusan yang menyangkut masa depan mereka. Aksi protes ini bermula dari kekurangan tenaga pengajar, kelas yang terlalu padat dengan kapasitas terkadang lebih dari 40 orang per kelas, serta kondisi gedung sekolah yang sudah rusak sejak pertengahan September lalu. Keluhan tersebut kini telah berkembang menjadi gerakan nasional di tengah situasi politik Prancis yang sedang tegang menjelang pemilihan presiden dalam enam bulan ke depan.
Nathanael Combary selaku presiden dewan direksi organisasi pelajar Renouveau Lyceen menjelaskan bahwa prioritas utama mereka meliputi perombakan menyeluruh terhadap sistem penerimaan universitas Parcoursup yang dinilai diskriminatif, serta rencana darurat senilai 1,5 miliar euro atau setara dengan 1,7 miliar dolar AS untuk memperbaiki infrastruktur sekolah sebelum musim dingin dan musim panas. Di sisi lain, organisasi pelajar dan serikat pekerja lainnya menuntut tambahan anggaran sebesar 10 miliar euro atau sekitar 11,2 miliar dolar AS untuk sektor pendidikan, penambahan guru dengan kontrak tetap, serta 250.000 kursi tambahan di universitas.
Sebagai tanggapan, pemerintah sejauh ini telah mengumumkan penambahan 3.000 guru pengganti serta konsultasi daring, sementara anggaran tahun 2027 mengalokasikan tambahan 1,1 miliar euro atau setara dengan 1,2 miliar dolar AS untuk pendidikan nasional. Menteri Pendidikan Tinggi Philippe Baptiste menyatakan bahwa dirinya tidak mempertimbangkan penghapusan sistem Parcoursup karena dinilai sebagai demagogi murni, namun ia mengaku siap melakukan perubahan mendalam. Pertemuan lanjutan dijadwalkan pada hari Senin mendatang untuk membahas keputusan awal terkait kepegawaian, penggantian guru, dan sistem Parcoursup.
Tantangan Keuangan Negara dan Tekanan Politik
Sejumlah pengamat meragukan bahwa langkah-langkah tersebut mampu mengatasi akar penyebab kerusuhan yang lebih mendalam, termasuk kecemasan akibat ijazah yang tidak lagi menjamin pekerjaan, kenaikan biaya hidup, serta anggapan bahwa negara sudah tidak mampu lagi menyediakan layanan publik yang memadai. Jacques Reland selaku peneliti senior di Global Policy Institute menyebutkan bahwa prospek generasi muda saat ini sangat bergantung pada status sosial dan kekayaan keluarga masing-masing.
Di sisi lain, tuntutan finansial dari para pelajar dan serikat pekerja dinilai berada di luar kemampuan pemerintah untuk memenuhinya. Secara politik, Emmanuel Macron memimpin dengan posisi minoritas di parlemen sehingga menyulitkan pengesahan reformasi yang berarti. Berdasarkan rancangan undang-undang anggaran pemerintah, utang publik Prancis diproyeksikan mencapai 121,7 persen dari produk domestik bruto pada tahun 2027, naik dari 119,3 persen pada tahun ini.
Sementara itu, para pelajar terus menyerukan demonstrasi lanjutan guna menjaga tekanan terhadap pemerintah, sementara Menteri Delegasi Menteri Dalam Negeri Jean-Didier Berger mengumumkan bahwa kehadiran aparat kepolisian di jalanan akan ditingkatkan sebesar 20 persen. Otoritas keamanan mengambil langkah antisipasi secara ketat setelah unjuk rasa damai pada akhir pekan lalu berujung pada kerusuhan kekerasan, di mana penerapan jam malam parsial di Paris akan membatasi mobilitas serta pelarangan aksi protes di Marseille dan Lyon.
