KPMG Australia tersandung persoalan kontrak setelah memindahkan dokumen sensitif milik pemerintah ke luar lingkungan sistem aman perusahaan. Seperti dilaporkan CNBC Indonesia, ini memicu pertimbangan pemutusan kontrak oleh pejabat federal Australia.
Pelanggaran Kontrak Services Australia
Insiden tersebut terjadi saat firma audit global itu menangani pekerjaan untuk Services Australia yang merupakan lembaga pemerintah pengelola layanan dan bantuan sosial. Peristiwa pada akhir 2025 itu bermula ketika seorang pegawai KPMG mengirimkan draf laporan berlabel “RESMI: Sensitif” lewat surel pribadi KPMG, bukan sistem khusus lembaga tersebut.
Dalam surel internal 17 Desember, seorang direktur divisi audit menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran kewajiban kontrak dan merekomendasikan opsi pemutusan kontrak. Seminggu berselang, manajer audit nasional Services Australia, Sally Bond, memperingatkan KPMG bahwa pemindahan informasi keluar dari sistem perusahaan dilarang keras dalam kontrak.
Services Australia menanggapi pelanggaran tersebut dengan sangat serius, tulis Bond dalam surel tertanggal 23 Desember. Bond juga mengungkapkan kekhawatiran karena KPMG dinilai tidak proaktif memberikan jaminan kepada klien setelah kejadian itu.
Tanggapan KPMG dan Keputusan Pemerintah
KPMG menyatakan dokumen yang dipindahkan hanya berupa templat laporan audit internal dan telah dihapus. Perusahaan itu menyebut pegawai yang terlibat akan dikenai tindak lanjut, termasuk pelatihan tambahan, serta menegaskan tidak ada informasi rahasia yang dipertukarkan.
Services Australia menyatakan insiden tersebut bukan kebocoran data dan tinjauan keamanan siber pada Januari menyimpulkan risiko kebocoran tergolong rendah. Lembaga itu akhirnya memilih menuntaskan pekerjaan yang hampir selesai dengan mempertimbangkan langkah perbaikan KPMG, meski memastikan firma tersebut tidak lagi memperoleh penugasan audit internal tambahan sejak insiden terjadi.
Profesor University of New South Wales spesialis bidang audit, Gary Monroe, menilai pemindahan materi dari sistem pemerintah tetap menjadi persoalan serius dan pelanggaran kepercayaan terhadap klien. Services Australia sendiri memberikan kontrak multi-tahun senilai AU$12 juta atau sekitar Rp151,1 miliar kepada KPMG pada 2024, serta kontrak aktuaria senilai AU$69.850 atau sekitar Rp879 juta pada April.
Portofolio kontrak federal aktif KPMG secara keseluruhan bernilai sekitar AU$650 juta atau Rp8,19 triliun hingga 2026. Pemerintah Australia pada Kamis menyatakan memperpanjang larangan bagi KPMG untuk mengikuti tender pekerjaan baru pemerintah federal hingga 28 Februari sambil firma tersebut memperbaiki kelemahan budaya dan tata kelolanya.
