Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, menyatakan bahwa Myanmar terbukti bersalah melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya. Pengadilan tertinggi PBB tersebut menilai Myanmar memiliki niat untuk memusnahkan kelompok minoritas tersebut dalam operasi militernya.
Bukti Telak dan Niat Memusnahkan
Presiden Mahkamah Yuji Iwasawa menyatakan bahwa Myanmar memiliki niat untuk memusnahkan sebagian besar populasi Rohingya. Berdasarkan rangkuman detikcom pada Sabtu (21/11/2026), putusan ini diputuskan oleh panel hakim dari berbagai negara dan menandai kali pertama sebuah negara dinyatakan bersalah melakukan genosida oleh pengadilan internasional.
ICJ menilai pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya saat mereka berusaha melarikan diri ke Bangladesh menyusul serangan kelompok militan Arsa menjelang Agustus 2017. Pengadilan mencatat skala operasi militer tersebut mencerminkan adanya niat pemusnahan di bagian utara Negara Bagian Rakhine.
Selain itu, pengadilan menyebut Myanmar melakukan penghancuran bukti secara ekstensif seperti membakar atau menghilangkan mayat, serta gagal menyelidiki, menuntut, dan menghukum pihak-pihak yang terlibat. ICJ juga menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan militer Myanmar membedakan antara warga sipil dan petempur dalam operasi pembersihan tersebut.
Implikasi Hukum dan Bantahan Myanmar
Kasus ini diajukan oleh Gambia menggunakan ketentuan Konvensi Genosida 1948. Arsalan Suleman selaku pengacara yang memimpin tim hukum Gambia menyatakan putusan ini sangat bersejarah dalam menghidupkan kembali semangat konvensi dan memperkuat akuntabilitas hukum internasional terhadap kejahatan negara.
Di sisi lain, Pemerintah Myanmar memprotes putusan tersebut dan menyebutnya tidak adil. Juru bicara kepresidenan Myanmar, Khaing Khaing Soe, menyatakan dalam konferensi pers di Naypyitaw bahwa negaranya dituduh secara tidak adil dan keputusan tersebut tidak diambil secara bulat karena sembilan hakim mendukung sementara enam lainnya menolak.
Koresponden BBC di Den Haag melaporkan bahwa putusan ini bersifat simbolis dan tidak serta-merta menjamin kepulangan etnis Rohingya atau memenjarakan para jenderal Myanmar karena ICJ mengadili negara, bukan individu. Meski demikian, putusan genosida ini dapat memberikan tekanan hukum dan diplomatik serta menjadi preseden bagi perkara serupa di masa depan, termasuk gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di ICJ.
Sumber: News - Detikcom


