Daftar Isi
Pemerintah Irak meluncurkan kampanye pemberantasan korupsi besar-besaran yang berpusat di wilayah Jurf al-Sakhar, sebuah basis milisi yang memiliki hubungan dengan Iran di dekat Baghdad. Operasi ini dilakukan untuk memotong sumber keuangan kelompok bersenjata yang enggan bergabung dengan aparatur negara tanpa harus memicu bentrokan militer.
Pemecatan Pejabat dan Investigasi Penyelundupan
Kampanye antikorupsi ini telah berujung pada pemecatan serta rujukan yudisial terhadap sembilan pejabat senior yang dituduh melakukan korupsi. Langkah tersebut juga mencakup pencopotan para direktur keamanan tingkat atas, Kepala Kepolisian Babil, serta Direktur Perusahaan Pipa Minyak di Kementerian Minyak. Menurut laporan Al Jazeera, tindakan ini secara resmi dibingkai sebagai inisiatif perlindungan dana publik dari jaringan penyelundupan yang meluas.
Fokus utama konfrontasi ini berada di Jurf al-Sakhar, atau yang juga dikenal sebagai Jurf al-Nasr, yang menjadi markas kelompok Kataib Hezbollah. Selama lebih dari sepuluh tahun, wilayah tersebut diduga menampung kilang minyak ilegal. Berdasarkan laporan intelijen yang dirilis pekan lalu, kawasan itu berada di pusat skema korupsi besar yang melibatkan pendapatan minyak serta milisi pro-Iran.
Perdana Menteri Ali al-Zaidi lantas memulai penindakan ini, dan sebuah komite keamanan Irak memasuki Jurf al-Nasr pada hari Jumat untuk melakukan penyelidikan usai penangkapan sejumlah pejabat yang dituduh melakukan korupsi. Kawasan yang dulunya berpenduduk mayoritas Sunni tersebut telah lama dianggap berada di luar kendali pemerintah sejak milisi Irak menguasainya satu dekade silam.
Sejarah Wilayah dan Dampak Finansial
Kepala Riset Timur Tengah dan Afrika Utara di Horizon Engage, Michael Knights, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa nilai strategis Jurf al-Sakhar berakar dari perkembangan ketika milisi pro-Iran memanfaatkan kampanye melawan ISIL untuk menancapkan pengaruh di negara tersebut. Milisi pendukung Iran merebut dan mengubah nama Jurf al-Sakr secara ilegal saat melakukan pembersihan sektarian terhadap warga Sunni pada tahun 2014.
Kota yang berjarak sekitar 60 kilometer dari Baghdad ini berada di jalur penting peziarah Syiah antara ibu kota Irak dan Karbala. Wilayah tersebut dulunya merupakan lokasi kompleks industri militer Saddam Hussein, yang menjadikannya tempat ideal bagi milisi Irak untuk menguji, membangun, serta menyembunyikan roket, drone, dan rudal, menurut keterangan Knights. Meski demikian, ia menilai dampak finansial aktual pada Kataib Hezbollah bisa jadi tidak sebesar yang dibayangkan karena milisi tersebut memiliki sumber pendapatan lain.
Pakar keamanan dan strategi Saif Raad menyatakan kepada Al Jazeera bahwa kampanye antikorupsi di Jurf al-Sakhar pada dasarnya merupakan pesan dari perdana menteri bahwa tidak ada kelompok yang berada di atas hukum. Ia menambahkan bahwa masyarakat Irak kini memahami alasan kelompok-kelompok tersebut mempertahankan senjata mereka, dan langkah ini merupakan pencapaian kemenangan tanpa pertumpahan darah.
Menghindari Konflik Bersenjata Internal
Strategi pemerintah difokuskan untuk menjalankan penindakan ini tanpa memicu konflik bersenjata antarsesama kelompok Syiah yang berpotensi meledak. Perdana Menteri al-Zaidi dilaporkan bekerja sama dengan para pemimpin Pasukan Mobilisasi Populer (PMF), khususnya Organisasi Badr, sebelum memulai penangkapan dan pemecatan di Jurf al-Sakhar.
Analis politik Irak Fadel Abu Ragheef menuturkan kepada Al Jazeera bahwa memanfaatkan Hadi al-Amiri selaku pemimpin Organisasi Badr sangat penting untuk menetralisir ancaman dari kelompok-kelompok milisi. Organisasi Badr dipandang sebagai kekuatan tempur terbesar di dalam Pasukan Mobilisasi Populer, sehingga fokus pada isu ini merupakan bagian mendasar dalam memperkuat proyek negara.
Sementara itu, analis politik Ali Fadhlallah berpendapat bahwa perang internal di antara faksi-faksi Syiah tidak pernah mungkin pecah karena sifat struktural kepemimpinan politik dan religius Irak, terutama berkat pengaruh Ayatollah Agung Ali al-Sistani. Kehadiran otoritas keagamaan yang rasional selalu mengendalikan ritme proses politik di persimpangan jalan yang berbahaya, sehingga bentrokan antarkelompok Syiah dinilai tidak akan terjadi dalam situasi paling sulit sekalipun.
