Daftar Isi
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memilih opsi tekanan ekonomi bertahap terhadap Teheran setelah sempat bergesekan antara perundingan dan konflik. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan kepada negara-negara G7 di Paris bahwa sanksi ketat, blokade laut, dan gangguan perbatasan darat dapat berlanjut tanpa batas waktu yang jelas.
Ancaman Krisis dan Pendapatan Nol Minyak
Analis pasar dan ekonom asal Teheran, Isaac Saidian, menyatakan kepada Al Jazeera bahwa jika pengepungan ekonomi ini menurunkan pendapatan minyak Iran hingga mendekati titik nol, Teheran akan menghadapi tantangan terberat dalam sejarah baru-baru ini. Permasalahan utamanya bukan sekadar penurunan devisa, melainkan kemampuan negara dalam membiayai belanja rutin, pembayaran gaji dan pensiun, penyediaan barang esensial, menjaga nilai tukar mata uang, serta mencegah defisit anggaran memicu gelombang inflasi baru.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengisyaratkan bahwa pemerintah sipil yang kekurangan dana sedang bersiap menghadapi krisis ekonomi berkepanjangan akibat sanksi dan pengepungan tersebut. Meski mengakui kondisi tanpa perang dan tanpa damai ini merugikan, pihak berwenang menegaskan tidak ada prospek keruntuhan ekonomi serta membuka kemungkinan untuk menerobos blokade jika diperlukan.
Dalam direktif anggaran pada 3 November, pemerintahan Pezeshkian menetapkan dua skenario, yakni kelanjutan sanksi dan blokade maritim, serta perbaikan situasi dengan berkurangnya pembatasan keuangan dan perdagangan. Mohammad Ghasemi selaku deputi koordinasi perencanaan dan anggaran pada Organisasi Perencanaan dan Anggaran Iran menyampaikan kepada media lokal bahwa pemerintah harus bersiap menghadapi situasi di mana pendapatan minyak mencapai titik nol.
Dampak Blokade terhadap Sektor Energi
Militer AS memberlakukan blokade laut di pelabuhan-pelabuhan selatan Iran sejak 13 April. Memorandum kesepahaman pada bulan Juni sempat melonggarkan blokade tersebut, namun kesepakatan itu runtuh dalam hitungan minggu sehingga blokade kedua kembali berjalan sejak 14 Juli di tengah perebutan kendali Selat Hormuz.
Militer AS mengklaim telah mengalihkan 147 kapal, melumpuhkan lima kapal, serta menghancurkan 10 kapal tanker minyak Iran yang terhubung dengan armada bayaran Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Departemen Keuangan AS melaporkan bahwa blokade ini membuat Iran tidak dapat memuat minyak ke atas kapal sejak 25 Agustus.
Berdasarkan penilaian Kpler pada akhir Oktober, produksi minyak Iran merosot di bawah dua juta barel per hari setelah sebelumnya memproduksi 3,45 juta barel per hari pada Januari dan 3,59 juta barel pada bulan berikutnya sebelum perang dimulai pada 28 Februari. Volume minyak mentah dan kondensat Iran yang mengapung di luar zona blokade juga menyusut dari 88,8 juta barel pada 14 Juli menjadi nol pada pertengahan Oktober, sementara sekitar 43 juta barel masih tertahan di dalam area blokade.
Sanksi AS turut membatasi penerbangan komersial menuju dan dari Iran, sementara satuan tugas baru bentukan AS berupaya menutup atau mengganggu sebagian besar perbatasan darat Iran dengan tujuh negara tetangga.
Langkah Penghematan dan Reformasi Anggaran
Perekonomian Iran telah lama bergelut dengan inflasi kronis, penurunan investasi, penurunan daya beli, serta ketidakseimbangan perbankan dan anggaran. Sektor minyak tetap menyumbang sekitar sepertiga dari rencana pendanaan pemerintah dalam usulan anggaran tahun 2026-2027 meski pemerintah telah meningkatkan ketergantungan pada pajak.
Isaac Saidian menjelaskan bahwa apabila pendapatan minyak merosot tajam, langkah lanjutan pemerintah adalah meninjau kembali belanja publik melalui pemangkasan struktur administratif yang tumpang tindih, penundaan proyek investasi publik berimbal hasil rendah, serta menangguhkan hibah anggaran yang tidak transparan. Opsi lainnya mencakup reformasi pengecualian pajak, penanganan penggelapan pajak, penerbitan obligasi yang dikelola cermat, serta penjualan aset pemerintah yang tidak esensial.
Pemerintah memberikan sinyal kemungkinan kembali mengurangi subsidi bahan bakar dan energi secara bertahap demi meredam lonjakan inflasi. Juru bicara pemerintah Fatemeh Mohajerani menyatakan bahwa anggaran tahun depan akan memprioritaskan pengendalian inflasi lewat disiplin fiskal, dukungan rumah tangga, dan pengawasan ketat perbankan, termasuk penyaluran kupon makanan elektronik.
Pusat Statistik Iran mencatat inflasi tahun ke-tahun berada di angka hampir 89 persen pada bulan kalender Iran yang berakhir 22 Oktober. Saidian mengingatkan bahwa reformasi anggaran dan penghematan tidak akan mampu menggantikan akses berkelanjutan terhadap perdagangan luar negeri dan investasi, sehingga meredakan ketegangan tetap menjadi kunci keluar dari stagnasi inflasi.
