Daftar Isi
- 1. Netanyahu Kembali Membentuk Pemerintahan
- 2. Oposisi Membentuk Pemerintahan Mayoritas
- 3. Pemerintahan Melibatkan Partai Ra’am
- 4. Pemerintahan Minoritas
- 5. Pemerintahan Persatuan Nasional
- 6. Jabatan Perdana Menteri Dirotasi
- 7. Perdana Menteri Baru dari Kubu Politik yang Sama
- 8. Tidak Ada Kesepakatan, Israel Kembali Menggelar Pemilu
Israel dijadwalkan menyelenggarakan pemilihan umum pada 27 Oktober 2026. Pemungutan suara ini menjadi momen krusial yang berpotensi mengakhiri masa jabatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, meski hasil pemilu tidak menjamin perubahan kepemimpinan secara instan.
Pemilu kali ini memperebutkan 120 kursi di parlemen Israel, Knesset, dan merupakan yang pertama sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023. Mengutip laporan Al Jazeera, berikut adalah delapan skenario politik yang mungkin terjadi setelah pemilu berlangsung.
1. Netanyahu Kembali Membentuk Pemerintahan
Netanyahu masih memiliki peluang untuk mempertahankan posisinya jika Partai Likud berhasil mengumpulkan dukungan dari sekutu lama maupun mitra koalisi baru. Mitra tradisionalnya meliputi Partai Jewish Power pimpinan Itamar Ben-Gvir dan Partai Religious Zionism pimpinan Bezalel Smotrich. Selain itu, dua partai ultra-Ortodoks, Shas dan United Torah Judaism, juga dapat menjadi penentu jika mereka sepakat kembali bergabung ke dalam koalisi.
2. Oposisi Membentuk Pemerintahan Mayoritas
Empat partai oposisi, yakni Partai Yashar, Partai Demokrat, Partai Yisrael Beytenu, dan aliansi Together, telah menandatangani pakta nonagresi untuk menggulingkan Netanyahu. Jika blok ini mampu mengamankan sedikitnya 61 kursi, mereka dapat membentuk pemerintahan baru. Beberapa tokoh yang dipandang sebagai kandidat potensial perdana menteri dari kubu ini adalah Gadi Eisenkot dari Partai Yashar serta mantan Perdana Menteri Naftali Bennett.
3. Pemerintahan Melibatkan Partai Ra’am
Partai-partai yang dipimpin warga Arab, seperti Ra’am, dapat menjadi penentu jika koalisi oposisi membutuhkan tambahan kursi. Pemimpin Ra’am, Mansour Abbas, telah memberi sinyal keterbukaan untuk bergabung dalam koalisi jika tuntutan mereka terkait pemberantasan kekerasan dan diskriminasi perumahan di komunitas Palestina dipenuhi. Namun, langkah ini menghadapi tantangan karena sebagian pemimpin oposisi menolak aliansi tersebut.
4. Pemerintahan Minoritas
Jika koalisi tidak mencapai 61 kursi, mereka dapat mencoba membentuk pemerintahan minoritas dengan dukungan luar dari partai lain, seperti Joint List. Dalam skenario ini, partai pendukung akan bertindak sebagai penyangga dengan tidak menjatuhkan pemerintahan saat pemungutan suara kepercayaan, sebagai imbalan atas tuntutan kebijakan tertentu. Meski demikian, model ini rentan terhadap ketidakstabilan politik.
5. Pemerintahan Persatuan Nasional
Pemerintahan persatuan nasional dapat dibentuk melalui koalisi luas yang mencakup partai-partai yang bersaing. Model ini biasanya muncul dalam situasi darurat nasional seperti perang atau krisis ekonomi. Jika hasil pemilu tidak memungkinkan satu blok mendominasi, kedua kubu mungkin terpaksa bekerja sama demi stabilitas negara.
6. Jabatan Perdana Menteri Dirotasi
Para pemimpin politik dapat menyepakati pembagian kekuasaan dengan sistem rotasi jabatan perdana menteri. Mekanisme ini pernah diterapkan oleh Netanyahu dan Benny Gantz pada 2020, serta oleh Bennett dan Yair Lapid pada 2021. Skema ini menjadi opsi jika partai-partai membutuhkan kompromi untuk mengatasi kebuntuan kepemimpinan.
7. Perdana Menteri Baru dari Kubu Politik yang Sama
Pergantian perdana menteri tidak selalu berarti perubahan blok politik yang berkuasa. Jika negosiasi menemui jalan buntu karena penolakan terhadap pemimpin tertentu, partai-partai dapat menyepakati kandidat lain dari kubu yang sama. Dengan cara ini, Netanyahu bisa kehilangan jabatannya sementara blok politiknya tetap menjadi bagian dari pemerintahan.
8. Tidak Ada Kesepakatan, Israel Kembali Menggelar Pemilu
Skenario terakhir adalah kegagalan total dalam membentuk pemerintahan. Jika tidak ada pemimpin yang mampu mengumpulkan dukungan mayoritas di Knesset, Israel berisiko kembali menghadapi ketidakpastian politik dan harus menyelenggarakan pemilu baru. Dalam kondisi ini, Netanyahu akan tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru terbentuk.
