Montana Batasi Dana Politik Perusahaan lewat Inisiatif 194

Sekitar 65 persen pemilih di Montana menyetujui pembatasan baru terhadap belanja politik korporasi melalui Inisiatif 194, yang dikenal sebagai “Montana Plan”. Langkah ini diambil di negara bagian yang dimenangkan oleh Donald Trump dengan selisih hampir 20 poin pada pemilu 2024, sebagai terobosan hukum untuk membendung pengaruh uang perusahaan dalam pemilu.

Kebijakan tersebut merespons lonjakan biaya politik di Amerika Serikat. Berdasarkan data firma pemantau media AdImpact yang dikutip CNBC, belanja iklan politik secara nasional mencatatkan rekor mencapai 11,87 miliar dolar AS pada siklus pemilu kali ini, yang terbagi rata antara Partai Demokrat dan Partai Republik.

Mekanisme Pembatasan dan Kewenangan Negara Bagian

Aturan baru yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari mendatang memanfaatkan celah hukum terkait kewenangan negara bagian. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung AS pada 2010 dalam kasus Citizens United, korporasi diizinkan mengeluarkan dana tanpa batas selama tidak berkoordinasi langsung dengan tim kampanye kandidat. Namun, Inisiatif 194 membedakan antara hak konstitusional dan hak istimewa hukum yang diberikan oleh negara bagian.

Di bawah hukum ini, Montana mencabut kewenangan hukum korporasi, asosiasi perdagangan, serikat buruh, dan organisasi nirlaba—termasuk yang berkantor pusat di luar daerah—untuk membiayai kegiatan yang memengaruhi pemilu di negara bagian tersebut. Perusahaan yang melanggar berisiko kehilangan hak istimewa seperti perlindungan tanggung jawab terbatas (limited liability) bagi para pemegang saham sampai seluruh dana yang digunakan secara ilegal diserahkan kembali.

“Argumen dari para pendukung inisiatif ini secara teori cukup sederhana. Jauhkan uang kampanye Anda dari Montana, atau Anda berisiko mempertaruhkan kekayaan pribadi pemegang saham Anda,” kata Kal Munis, profesor ilmu politik di Montana State University.

Pengecualian dan Ironi Pendanaan

Data dari lembaga nirlaba OpenSecrets menunjukkan kontribusi korporasi yang terdata kepada kelompok luar dalam pemilu tingkat federal melonjak dari 13 juta dolar AS pada 2010 menjadi lebih dari 600 juta dolar AS pada September 2026. Angka ini belum memperhitungkan dana yang disalurkan melalui organisasi nirlaba yang menyembunyikan identitas donaturnya.

Meski bertujuan membatasi uang perusahaan, inisiatif ini menyimpan ironi karena didanai oleh sejumlah tokoh berdana besar. Samantha Walton, istri dari pewaris Walmart Lukas Walton, menyumbang 722.300 dolar AS untuk mendukung inisiatif ini, sementara pendiri LinkedIn Reid Hoffman memberikan 150.000 dolar AS. Selain itu, organisasi pengembang aturan ini, Transparent Election Initiative, merupakan kelompok nirlaba yang tidak diwajibkan membeberkan donaturnya.

Aturan baru ini juga tidak sepenuhnya menghentikan peran miliarder dalam politik karena memberikan pengecualian bagi individu, komite politik, entitas pemerintah, serta konten berita dan editorial. Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX yang menjadi donor individu terbesar pada pemilu 2026 dengan kontribusi pribadi mencapai sedikitnya 474 juta dolar AS menurut analisis CNBC, tetap dapat mengalirkan kekayaan pribadinya. Namun, perusahaan miliknya seperti Tesla dan SpaceX dilarang melakukan hal serupa.

Uji Materi menuju Mahkamah Agung

Para penentang menilai kebijakan Montana sebagai langkah melanggar hukum untuk mengangkangi keputusan Citizens United. Brad Smith, ketua Institute for Free Speech sekaligus mantan ketua Komisi Pemilihan Umum Federal (FEC), mengkritik bahwa aturan ini mendiskriminasi kelompok masyarakat. Menurutnya, aturan tersebut membiarkan korporasi media bersuara sambil melarang asosiasi warga nirlaba berorganisasi mengenai isu air bersih atau penurunan pajak, sehingga pada akhirnya justru membungkam usaha kecil dan menengah.

Kritik serupa datang dari kalangan akademisi hukum. Michael Kang, profesor di Northwestern Pritzker School of Law, menilai pengalihan larangan ke dalam kode etik korporasi hanyalah siasat hukum. Ia memperkirakan pengadilan akan melihat niat utamanya yang tetap bertujuan mengecoh putusan Citizens United.

Langkah serupa sebelumnya telah disahkan oleh badan legislatif Hawaii pada Mei lalu, yang kini menghadapi gugatan hukum dari Kamar Dagang AS, Grassroot Institute of Hawaii, dan American Civil Liberties Union (ACLU) atas tuduhan pelanggaran Amandemen Pertama. Sementara itu, Montana menjadi negara bagian pertama yang meloloskan strategi ini melalui pemungutan suara langsung oleh warga.

Sejarah mencatat Montana pernah memenangkan pertempuran serupa pada 1912 ketika warganya melarang belanja kampanye korporasi akibat skandal suap para taipan tembaga. Aturan tersebut bertahan selama satu abad sebelum akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada 2012 merujuk pada doktrin Citizens United.

Mantan pejabat FEC yang membantu merancang Montana Plan, Tom Moore, menyatakan bahwa pertempuran ini berpotensi kembali ke Mahkamah Agung AS, yang saat ini dikuasai mayoritas hakim konservatif 6-3. Lebih dari 30 negara bagian lain di Amerika Serikat kini tengah mempelajari strategi serupa untuk diterapkan di wilayah mereka.