Kementerian Pertanian menerima sebanyak 340 aduan masyarakat melalui layanan Lapor Pak Amran dalam kurun waktu dua minggu. Laporan tersebut mencakup pelbagai dugaan penyimpangan di sektor pertanian, meliputi praktik pengoplosan beras, masalah pupuk, jual beli alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pelaksanaan program cetak sawah.
Penindakan Hukum dan Modus Penyimpangan Beras
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa seluruh pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti secara tegas. Pihaknya bersama jajaran penegak hukum siap mengejar para pelaku kecurangan hingga menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha, penutupan kegiatan operasional, dan proses pidana.
“Ada laporan, 2 minggu ini masuk 340 laporan. Kita tindak lanjuti. Yang belum masuk dalam laporan, bertobat. 340 pasti kami kejar. Pasti kami kejar dan dicabut izin, ditutup, pidana,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026).
Mengenai kasus pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Amran menerangkan beberapa modus yang digunakan pelaku. Praktik tersebut di antaranya membawa beras SPHP ke lokasi penggilingan untuk digiling ulang, mengemas ulang beras ke dalam karung dengan merek berbeda, hingga membongkar muatan di tempat tersembunyi guna mengganti kemasan serta identitas produk.
Pengawasan Alsintan dan Perlindungan Pelapor
Terkait sektor alsintan, Amran menyampaikan bahwa pemerintah mendistribusikan bantuan alat mesin pertanian ke berbagai daerah secara cuma-cuma. Karena itu, ia menekankan agar tidak ada pihak yang memperjualbelikan bantuan tersebut dan saat ini penelusuran tengah dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.
“Jangan beri ruang kompromi, terutama beras. Alat mesin pertanian diperjualbelikan. Kami sekarang lacak seluruh Indonesia. Saya sampaikan lagi, alat mesin pertanian yang dikirim ke daerah itu gratis. Silakan lapor ke Pak Amran. Ini ada nomor telepon. Langsung kami tindak lanjuti, kirim surat, rapat dengan sampai di tingkat Bhabinkamtibmas, Polsek,” kata Amran.
Penanganan pelanggaran sektor pangan ini melibatkan kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, serta jajaran aparat penegak hukum hingga tingkat Polsek dan Bhabinkamtibmas. Amran mengapresiasi partisipasi masyarakat yang berani menyampaikan pengaduan. Ia mengimbau agar pelapor melengkapi berkas dengan rincian alamat dan foto pendukung, serta menjamin seluruh identitas maupun alamat pelapor akan dirahasiakan demi keamanan mereka.
Sumber: Finance - Detikcom
