Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menanggapi gugatan Koalisi Gugat Koperasi Desa Merah Putih di Mahkamah Konstitusi terkait penolakan penggunaan dana desa. Ia memastikan dana tersebut tidak ditarik oleh pemerintah pusat dan sepenuhnya menjadi milik desa.
Tanggapan Mendes soal Gugatan dan Dukungan Asosiasi
Yandri menyatakan pihaknya belum menerima permintaan untuk menyampaikan keterangan terkait permohonan uji materi tersebut. Ia mengklaim telah menemui secara langsung 10 asosiasi desa beserta para kepala desa yang menyatakan tidak keberatan dengan keberadaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu, seperti dilaporkan detikcom.
“Itu kan pendapat penggugat kan, tapi setahu saya, kepala desa yang kami temui, apalagi ada 10 asosiasi desa yang terus berkoordinasi sama kami, mereka tidak ada yang keberatan dengan Kopdes,” kata Yandri di JICC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Ia menegaskan dana desa sama sekali tidak diambil oleh pemerintah pusat, melainkan dialokasikan untuk membiayai pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Infrastruktur tersebut nantinya akan berstatus sebagai aset desa sepenuhnya.
“Dana desa itu tidak diambil oleh pusat. Dana desa itu digunakan untuk Kopdes dan nanti 100% jadi aset desa. Jadi enggak ada yang berubah. Jadi justru infrastruktur di desa menjadi bagus sekarang,” lanjut Yandri.
Ia menilai para penggugat belum memahami filosofi kehadiran KDMP yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat desa.
“Ada Kopdes, ada gerakan ekonomi gitu. Mungkin yang menyampaikan itu belum paham filosofinya mungkin, tapi ya kita hormati. Tapi insyaallah kepala desa-kepala desa yang lain insyaallah mendukung,” tambahnya.
Alasan Pemohon Menggugat ke Mahkamah Konstitusi
Gugatan ini diajukan oleh Kepala Desa Prawatan Sabiq Muhammad bersama Yayasan Sajogyo Inti Utama dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari. Dalam persidangan kedua pada Senin (16/11), para pemohon mendesak Mahkamah Konstitusi agar melarang pengalihan beban keuangan program pemerintah kepada dana operasional desa.
“Biaya dan risiko keuangan penugasan tidak boleh dialihkan kepada Desa melalui pengurangan atau pengalihan Dana Desa, pembebanan pendapatan Desa lainnya, maupun penjaminan dengan keuangan atau aset Desa,” ujar pemohon melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi.
Kuasa hukum pemohon, Dudi Agung Trisna, menjelaskan pihaknya telah memangkas jumlah pasal yang diuji dari tiga undang-undang atas masukan dari majelis panel Hakim Konstitusi.
“Yang sebelumnya dari 15 norma memang kami menjadi empat norma saja Yang Mulia terkait dengan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Desa, lalu Pasal 134 ayat (3) Undang-Undang HKPD, dan yang terakhir Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian,” tutur Dudi dalam persidangan.
Dalam permohonannya, para pemohon menilai aturan tersebut mengesampingkan musyawarah desa dan mengabaikan wewenang anggota dalam menentukan arah usaha koperasi sehingga mencederai prinsip demokrasi ekonomi. Menurut pemohon, penentuan pembangunan desa seharusnya didasarkan pada aspirasi warga setempat, bukan atas arahan pusat, sehingga masyarakat dapat memprioritaskan kebutuhan mendesak seperti jalan atau irigasi.
Sumber: Finance - Detikcom







