Nasional

KPK Dalami Penunjukan Langsung Proyek DSP di BNPB

KPK Dalami Penunjukan Langsung Proyek DSP di BNPB
Daftar Isi
  1. Pendalaman Mekanisme Penunjukan Langsung
  2. Status Kasus dan Tersangka
  3. Dugaan Konflik Kepentingan dan Nilai Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, pada Kamis (19/11). Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami mekanisme pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan BNPB.

Pendalaman Mekanisme Penunjukan Langsung

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Rustian diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPB. Menurut Budi, posisi tersebut membuat Rustian memahami secara menyeluruh proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana darurat tersebut.

Penyidik KPK berupaya menggali informasi mengenai prosedur penunjukan langsung yang diterapkan di BNPB. “Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB? Siapa yang menunjuk? Siapa yang melakukan plotting, pembagian dan sebagainya?” ujar Budi kepada wartawan, Kamis malam.

Budi menambahkan, penggunaan DSP untuk pengadaan barang dan jasa memang tidak melalui mekanisme lelang seperti pengadaan pada umumnya, melainkan melalui penunjukan langsung dengan syarat-syarat tertentu. KPK kini tengah mendalami apakah proses penunjukan tersebut memicu konflik kepentingan, pemberian suap atau kickback, hingga pengaturan proyek kepada vendor tertentu.

Status Kasus dan Tersangka

Kasus dugaan korupsi di BNPB ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Rustian sempat diamankan dalam operasi tersebut, namun kemudian dipulangkan karena statusnya masih sebagai saksi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Gabriel Purwaka Sigit; dua tenaga ahli Kepala BNPB, Bima Setiawan dan Richard Erlangga; serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika.

Bima Setiawan diketahui merupakan adik dari Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Terkait hal ini, Suharyanto disebut telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK bersama dengan Puspom TNI.

Dugaan Konflik Kepentingan dan Nilai Proyek

Berdasarkan temuan KPK, terdapat sejumlah penyedia barang dan jasa atau vendor yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan. Total nilai pengadaan di lingkungan BNPB dalam kurun waktu 2024 hingga 2026 mencapai Rp148 miliar. Dana tersebut bersumber dari DSP untuk penanganan berbagai bencana besar di Indonesia, seperti kebakaran hutan dan lahan di Papua dan Kalimantan, banjir di Sumatera dan Aceh pada November 2025, serta gempa di NTT.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan suap dalam proses penggunaan dana tersebut. Pemeriksaan terhadap Rustian pada Kamis (19/11) merupakan kali kedua, setelah sebelumnya ia juga pernah diperiksa oleh penyidik KPK pada 27 Oktober lalu.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *