Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah mengkaji berbagai elemen biaya untuk menyusun formulasi tarif pengantaran barang maupun makanan melalui jasa kurir berbasis aplikasi. Kebijakan ini dibahas menyusul pertemuan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan perwakilan Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) pada Jumat (20/11).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menampung aspirasi dari para mitra pengemudi yang tergabung dalam asosiasi. Masukan yang diterima bakal dijadikan bahan acuan dalam penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait pedoman biaya jasa pengiriman.
Pertimbangan Biaya Penanganan hingga Risiko
Menteri Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi poin-poin yang disuarakan oleh FDTOI. Beberapa skema yang mulai dihitung mencakup biaya penanganan barang (handling), penimbangan (weighting), waktu tunggu, parkir, hingga indikator berbasis risiko.
“Kemkomdigi mengapresiasi masukan yang diberikan. Sebelumnya kami memang sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan termasuk memasukkan biaya handling dan weighting. Termasuk biaya risk based atau risiko. Ini menjadi salah satu masukan dari Bapak-Bapak sekalian,” ujar Meutya dalam audiensi di Kantor Pusat Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (20/11).
Meutya mengungkapkan, sektor pengiriman barang dan makanan memiliki variabel penentu yang berbeda jika dibandingkan dengan layanan angkutan penumpang. Dimensi ruang, bobot barang, hingga nilai ekonomis barang yang diantar menjadi faktor krusial yang menentukan tingkat kesulitan pengemudi di lapangan.
“Untuk risiko itu nanti kita lihat apakah dimensi juga kita masukkan di situ. Apakah selain dimensi, berat juga dimasukkan, dan lain-lain. Kemudian ada nilai barang, nanti kita pertimbangkan juga,” ucapnya.
Selain faktor barang, durasi tunggu dan retribusi parkir turut menjadi sorotan. Menurut Menkomdigi, barang kiriman tertentu—seperti makanan cepat saji atau makhluk hidup—memiliki tingkat kerentanan serta batas waktu pengantaran yang tidak sejenis dengan penumpang biasa.
“Karakteristik pengantaran barang dan makanan ini berbeda, jadi tidak bisa pakai formula yang sama dengan yang mengantar manusia. Meskipun tadi Bapak katakan risikonya sama dengan pengemudi ojek online, tetapi kurir juga membawa barang, termasuk makhluk hidup, makanan yang punya daya tahan, ada waktu-waktu khusus, kemudian biaya tunggu, biaya parkir, dan lain-lain,” kata Meutya seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Penyelarasan Regulasi dan Pengawasan Usaha
Langkah Kemkomdigi dalam merancang regulasi ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 mengenai Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Payung hukum tersebut dihadirkan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan kerja, dan tata kelola yang adil bagi mitra kurir, aplikator, pelaku UMKM, hingga konsumen.
Meskipun Kemkomdigi memegang mandat merumuskan pedoman tarif pengiriman barang dan makanan, Meutya menegaskan penyusunan aturan tersebut harus diselaraskan dengan aturan yang berada di bawah kementerian lain, khususnya Kementerian Perhubungan.
“Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI,” tutur Meutya.
Adapun mengenai aduan terkait indikasi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang disampaikan asosiasi, Kemkomdigi berencana melakukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Kami bisa melakukan penegakan, baik itu sanksi dan lain-lain, untuk hal-hal lain dari masukan tadi kita bisa koordinasikan dengan institusi atau lembaga lain,” tegas Meutya.
Melalui proses penyusunan yang matang, Kemkomdigi berharap pedoman tarif pengantaran yang dirumuskan mampu mengakomodasi kondisi riil kurir di lapangan sekaligus menjaga keberlangsungan ekosistem antara penyedia platform, UMKM, dan masyarakat luas.






