Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang mempersiapkan regulasi mengenai perluasan tanggung jawab produsen atau extended producer responsibility (EPR). Kebijakan ini mewajibkan pelaku usaha untuk menarik kembali kemasan produk yang sudah dipakai oleh konsumen.
Aturan Penarikan Kemasan dan Target Pengesahan
Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah dalam menggalakkan ekonomi sirkular di tanah air. Hal tersebut disampaikannya ketika mengikuti kegiatan paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Senin (16/11/2026).
Vivien menyatakan kepada detikcom bahwa produsen tidak hanya berkewajiban membuat barang, melainkan harus mendesain ulang kemasan serta menariknya kembali setelah digunakan. Saat ini, KLH tengah merumuskan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) untuk menjalankan aturan EPR tersebut sekaligus menetapkan perusahaan yang akan mengurus pelaksanaannya.
Pemerintah menargetkan regulasi ini bisa disahkan pada bulan Desember 2026. Rancangan aturan tersebut kini sedang menjalani tahap harmonisasi bersama Kementerian Hukum.
Tantangan Ekonomi Sirkular dan Peran Sektor Informal
Rosa memaparkan bahwa pelaksanaan EPR memegang peranan vital untuk menciptakan ekosistem ekonomi sirkular yang mengubah sistem linear lama, di mana bahan diambil, diproduksi, dipakai, lalu dibuang menjadi sampah. Lewat ekonomi sirkular, barang konsumsi diupayakan untuk dipakai lagi atau didaur ulang.
Kendati demikian, implementasi ekonomi sirkular di Indonesia masih menemui berbagai kendala, termasuk tingkat daur ulang sampah yang masih berada di kisaran 10 persen. Salah satu faktor pemicunya adalah aktivitas pemilahan sampah dari sumber yang belum berjalan maksimal, padahal sampah terpilah yang bersih jauh lebih mudah diolah kembali.
Selain itu, desain produk industri juga dituntut agar ramah daur ulang karena barang sekali pakai atau single-use mempunyai nilai ekonomi rendah. Pemerintah turut menggandeng Kementerian Perindustrian dan Bappenas dalam merumuskan kebijakan serta peta jalan ekonomi sirkular, termasuk opsi penerapan kandungan material daur ulang atau recycle content.
Pemerintah juga berencana memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menerapkan ketentuan penggunaan material daur ulang pada produk mereka. Di sisi lain, Rosa menekankan signifikansi peran sektor informal karena riset menunjukkan sekitar 85 persen bahan baku perusahaan daur ulang bersumber darinya, sehingga fasilitas formal seperti bank sampah dan TPS 3R perlu terus dioptimalkan.
Sumber: News - Detikcom






