Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan. Persidangan yang berlangsung selama sepuluh jam tersebut menghasilkan keputusan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat.
Jalannya Persidangan dan Susunan Majelis
Berdasarkan rekaman video yang dilihat detikcom pada Selasa (10/11/2026), Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Jenderal bintang dua tersebut terlihat memegang selembar kertas di tangannya sambil mendengarkan jalannya persidangan.
Sidang etik ini dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komisaris Jenderal Rudi Darmoko sebagai Ketua Komisi Sidang KEPP. Komisi tersebut turut didampingi oleh Inspektur Jenderal Roma Hutajulu selaku Wakil Ketua Komisi serta tiga perwira tinggi bintang dua lainnya sebagai anggota, yaitu Inspektur Jenderal M Zulkarnain, Inspektur Jenderal Jayadi, dan Inspektur Jenderal Rakhmad Setyadi.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa persidangan etik terhadap Ahrie Sonta dilaksanakan secara tertutup sepanjang hari. Persidangan dimulai pada pukul 09.00 WIB dan baru berakhir pada pukul 20.10 WIB, seperti disampaikan kepada para wartawan pada Selasa (10/11/2026) malam.
Setelah mendengarkan keterangan para saksi serta memeriksa berbagai barang bukti, majelis komisi etik memutuskan untuk menjatuhkan sanksi terberat. Hukuman tersebut mencakup sanksi etika karena perbuatan tercela serta sanksi administratif PTDH dari kedinasan kepolisian.
Para awak media tidak dapat melihat secara langsung sosok Ahrie Sonta setelah putusan dibacakan. Mantan ajudan Presiden tersebut diduga langsung digiring keluar dari area persidangan melalui jalur terpisah ketika Kadiv Humas sedang memberikan keterangan pers.
Penegasan Komitmen Polri dan Kasus Penyadapan
Isir menyatakan bahwa proses penegakan etik ini membuktikan ketiadaan impunitas maupun perlakuan khusus bagi siapa pun di dalam tubuh kepolisian. Setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai aturan hukum dan kode etik yang berlaku.
“Ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel,” tegas Isir.
Sebelumnya, institusi kepolisian telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah tokoh penting.
Empat tersangka dalam kasus ini meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, tiga dari empat tersangka telah ditempatkan di tempat khusus serta ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan usai menderita strok.
Praktik penyadapan yang diduga menargetkan Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025. Buntut dari kasus ini, Presiden Prabowo sebelumnya telah mencopot Listyo Sigit dari posisinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11).
Sumber: News - Detikcom
