Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026 akan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening bank penerima. Kebijakan ini diambil agar penyaluran bantuan tidak lagi dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Arahan Presiden Terkait Kepemilikan Rekening
Airlangga menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan seluruh masyarakat berusia 17 tahun ke atas untuk memiliki rekening bank. Dengan demikian, diharapkan seluruh proses penyaluran bantuan pemerintah dapat dilakukan melalui sistem perbankan.
“BSU biasanya kan ditransfer, tidak lewat (kantor pos). Sekarang kan arahan presiden semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening,” ujar Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Mekanisme dan Syarat Penerima BSU 2026
BSU 2026 ditetapkan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga total bantuan yang diterima adalah Rp900 ribu yang dibayarkan sekaligus. Penyaluran bantuan ini dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank-bank Himbara.
Ketentuan mengenai syarat penerima, batas gaji, dan besaran bantuan telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Aturan ini merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.
Berdasarkan aturan tersebut, kriteria penerima BSU meliputi:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara dengan UMP/UMK.
Data gaji yang digunakan sebagai acuan adalah laporan terakhir dari pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup komponen upah pokok dan tunjangan tetap. Bagi pekerja di wilayah dengan UMK di atas Rp3,5 juta, batas gaji akan disesuaikan dengan UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Mekanisme serupa juga berlaku bagi wilayah yang menggunakan UMP sebagai acuan.
Selain itu, Permenaker tersebut menegaskan bahwa BSU tidak diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
Sumber: Finance - Detikcom
