Daftar Isi
Perdana Menteri sementara Israel Benjamin Netanyahu kembali menawarkan pembentukan pemerintahan persatuan nasional kepada pemimpin oposisi Gadi Eisenkot. Namun, langkah tersebut menghadapi tantangan berat karena minimnya rasa saling percaya dan perbedaan politik yang tajam di antara kedua belah pihak.
Tawaran Netanyahu dan Reaksi Oposisi
Melalui sebuah rekaman video pada Sabtu, Netanyahu menyatakan bahwa pemerintahan persatuan merupakan hal yang sangat krusial bagi faktor keamanan negara. Ia menyebut koalisi tersebut berpotensi menepis ancaman dari Iran secara permanen dengan menuduh Teheran berniat menggunakan senjata nuklir terhadap Israel.
Gadi Eisenkot menanggapi ajakan tersebut secara dingin dan menilai tawaran itu sekadar trik politik belaka yang tidak akan mengubah arah kebijakan politiknya sebagai pemegang mandat pembentukan pemerintahan, seperti dilaporkan CNBC Indonesia mengutip Al Jazeera pada Senin (16/11/2026).
Eisenkot menyebut bahwa langkah tersebut tidak mempan terhadap dirinya maupun masyarakat Israel. Walau demikian, partai Likud pimpinan Netanyahu dan partai Yashar pimpinan Eisenkot dijadwalkan melangsungkan pembahasan terkait peluang pembentukan koalisi bersama.
Kendala Pembentukan Pemerintahan
Berdasarkan hasil pemilu pada 27 Oktober, kubu Eisenkot hanya mengamankan 48 kursi dari total 120 kursi di parlemen Israel atau Knesset. Sementara itu, koalisi kelompok religius dan sayap kanan pimpinan Netanyahu menguasai 53 kursi.
Sebenarnya Eisenkot mempunyai opsi lain tanpa harus merangkul Netanyahu, yakni merangkul dua partai ultra-Ortodoks seperti Shas dan United Torah Judaism agar perolehan dukungan mencapai batas mayoritas 61 kursi. Kendati demikian, penjajakan ini menemui jalan buntu karena partai-partai tersebut menuntut pengesahan undang-undang yang mengecualikan para siswa seminari agama Yahudi dari kewajiban militer, sebuah hal yang ditentang oleh Eisenkot dan rekan-rekannya.
Pilihan alternatif lain adalah merangkul partai-partai Arab melalui faksi Ra’am dan Joint List yang dapat mendongkrak kursi koalisi menjadi 67 kursi. Akan tetapi, opsi ini ditentang keras oleh mitra koalisi Eisenkot seperti Naftali Bennett dan Avigdor Lieberman yang enggan menyandarkan kekuasaan pada dukungan partai-partai Arab.
Peneliti Jerusalem Center for Studies on Israeli Affairs, Yasser Manna, menjelaskan bahwa hambatan dari Lieberman dan Bennett tersebut tidak otomatis membuka jalan mulus bagi kesepakatan dengan Netanyahu. Menurut Manna, kondisi ini justru membuat perundingan dengan faksi lain, khususnya kelompok ultra-Ortodoks, menjadi krusial.
Tenggat Waktu dan Strategi Politik
Presiden Israel Isaac Herzog telah menetapkan batas waktu bagi Eisenkot untuk merampungkan pembentukan pemerintahan hingga 6 Desember, dengan opsi perpanjangan waktu maksimal selama 14 hari. Eisenkot sendiri mempersilakan kader Likud dan partai Religious Zionist untuk bergabung asalkan sepakat dengan agenda kerja pemerintahannya, namun ia menolak keras usulan rotasi kursi perdana menteri dengan Netanyahu.
Mantan juru runding perdamaian Israel Daniel Levy berpandangan bahwa pertemuan antara kedua kubu berpotensi sekadar menjadi siasat politik guna menaikkan posisi tawar masing-masing pihak. Di sisi lain, Manna menilai Netanyahu bisa memanfaatkan keretakan di internal oposisi demi mempertahankan posisinya sebagai perdana menteri sementara, termasuk menggunakan ketegangan keamanan bersama Iran sebagai alasan mendesak koalisi persatuan.
Apabila seluruh rangkaian perundingan mengalami kegagalan, Eisenkot masih mempunyai opsi membentuk pemerintahan transisi berumur singkat yang berfokus melengserkan Netanyahu sekaligus mempersiapkan pemilu ulang. Menurut Levy, skenario tersebut dapat menjadi solusi bagi kubu oposisi untuk melengserkan Netanyahu tanpa harus terikat dalam koalisi jangka panjang yang sukar diwujudkan.







