Perolehan keuntungan industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau pinjaman online mencatatkan penurunan sebesar 14,14 persen secara tahunan pada September 2026. Penurunan kinerja keuangan sektor pembiayaan berbasis digital ini diiringi oleh lonjakan angka kredit macet yang melewati ambang batas ketentuan.
Penyebab Penurunan Keuntungan Perusahaan Pembiayaan
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pencapaian keuntungan komprehensif sektor usaha pembiayaan digital tersebut berada di level Rp1,65 triliun pada September 2026. Perolehan ini menyusut jika disandingkan dengan periode September 2025 yang mampu mencapai Rp1,92 triliun.
“Pada September 2026, laba komprehensif industri LPBBTI terkontraksi 14,14% YoY menjadi sebesar Rp1,65 triliun,” ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, dalam jawaban tertulis pada Senin (16/11/2026).
Faktor pembengkakan biaya operasional menjadi pemicu utama yang menekan angka laba penyelenggara. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) pada September 2026 merangkak naik ke posisi 90,05 persen, membengkak dari capaian September 2025 sebesar 84,70 persen.
“BOPO dapat meningkat akibat kenaikan biaya operasional dan/atau penurunan pendapatan operasional penyelenggara,” jelasnya.
Kredit Macet Melampaui Ambang Batas Ketentuan
Kualitas penyaluran dana dalam industri pembiayaan berbasis teknologi juga memperlihatkan tren penurunan. Rasio tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) secara agregat bertambah hingga menyentuh 5,36 persen pada September 2026, melewati batas maksimal yang ditetapkan sebesar 5 persen. Posisi ini menanjak dibandingkan bulan sebelumnya yang berada pada tingkat 4,73 persen.
Menurut Agusman, fenomena kenaikan tingkat kelalaian pembayaran tersebut didorong oleh penurunan kapasitas porsi bayar para peminjam. Merespons kondisi ini, otoritas menempatkan para penyelenggara yang memiliki nilai TWP90 melebihi 5 persen, termasuk platform dengan tingkat kemacetan melampaui 10 persen, ke dalam daftar pengawasan ketat.
“Penyelenggara tersebut juga diwajibkan menyusun serta melaksanakan rencana tindak untuk memperbaiki kualitas pendanaannya,” kata Agusman.
OJK juga memperketat pemantauan atas pelaksanaan asas kehati-hatian oleh seluruh platform agar laju penyaluran dana tetap diimbangi dengan kualitas risiko pendanaan yang terjaga.






