Otoritas perlindungan data Italia menjatuhkan sanksi denda sebesar 805 juta euro atau sekitar Rp16 triliun kepada Meta, induk perusahaan Facebook. Sanksi ini diberikan lantaran Meta terbukti mengumpulkan dan mengakses foto serta video pengguna perangkat Android tanpa memperoleh persetujuan yang sah.
Penyalahgunaan Akses Fitur Galeri
Kasus ini dipicu oleh keberadaan fitur saran galeri pada aplikasi Facebook. Fitur tersebut secara otomatis merekomendasikan foto, video, beserta metadata dari galeri ponsel untuk dijadikan unggahan saat pengguna membuka aplikasi. Menurut penilaian regulator Italia, Meta hanya meminta izin akses galeri melalui satu persetujuan tunggal yang mencakup seluruh operasional aplikasi, sehingga pengguna tidak menyadari bahwa galeri pribadi mereka turut diakses.
Pihak berwenang menilai tindakan pengambilalihan data media tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan yang memadai dan tanpa persetujuan khusus. Imbas dari putusan ini, Meta diwajibkan untuk mengubah mekanisme izin dengan meminta persetujuan terpisah secara spesifik untuk fitur tersebut. Selain itu, Meta harus menjelaskan secara terbuka mengenai penggunaan akses galeri dan memberikan panduan yang jelas mengenai cara menonaktifkannya.
Denda Terbesar dan Respon Otoritas
Penetapan besaran denda tersebut memperhitungkan dampak pelanggaran yang diperkirakan menjangkau sekitar 20 juta pengguna Android di Italia, serta durasi pelanggaran yang terus berlanjut. Kondisi ini dinilai masih berlangsung bagi pengguna yang belum memperbarui aplikasi Facebook mereka maupun bagi mereka yang telah menyetujui akses di awal. Lembaga regulator Italia juga menyoroti sikap Meta yang dianggap kurang kooperatif selama jalannya penyelidikan.
Sanksi finansial ini menjadi salah satu nilai denda terbesar yang pernah dikeluarkan oleh regulator Italia terhadap korporasi teknologi. Sebelumnya, sanksi serupa pernah dijatuhkan pada 2021 dengan nilai mencapai lebih dari 1,1 miliar euro, sebelum akhirnya dipangkas menjadi 752 juta euro melalui proses banding. Meta diperkirakan akan menempuh langkah hukum serupa untuk menguji putusan denda tersebut.
