Olahraga

5 Alasan Klub Pro Futsal League Desak KLB FFI

5 Alasan Klub Pro Futsal League Desak KLB FFI
Daftar Isi
  1. Persoalan Subsidi Kerap Terlambat dan Janji Sponsor
  2. Menyusutnya Peserta dan Ketertutupan Laporan Data
  3. Koordinasi Teknis Pertandingan yang Belum Profesional

Sejumlah klub peserta Pro Futsal League (PFL) membeberkan deretan alasan yang memicu desakan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Federasi Futsal Indonesia (FFI). Tuntutan tersebut bergulir di tengah dinamika kepengurusan federasi setelah PSSI mencopot Michael Victor Sianipar dari posisi Ketua Umum FFI pada Kamis (12/11) malam.

Usai pemberhentian tersebut, PSSI menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas guna merespons desakan mayoritas pemilik suara sah FFI. Meskipun Michael sempat mengindikasikan adanya campur tangan pihak tertentu pada Jumat (13/11), perwakilan klub seperti Bintang Timur Surabaya (BTS), Black Steel FC, serta Kuda Laut Nusantara (KLN) menegaskan bahwa langkah ini murni dipicu akumulasi kekecewaan terhadap tata kelola organisasi.

Persoalan Subsidi Kerap Terlambat dan Janji Sponsor

Masalah finansial menjadi pemicu utama kegelisahan para pengelola klub futsal nasional. Manajer Black Steel FC, Afdhal Umar, mengungkapkan bahwa setiap klub hanya menerima suntikan dana subsidi sebesar Rp12,5 juta per pekan, angka yang dinilai jauh dari cukup untuk menutupi tingginya biaya operasional tim.

Selain nilainya tergolong minim, proses pencairan dana tersebut kerap mengalami penundaan hingga berbulan-bulan. Masalah serupa juga dialami oleh klub peserta kompetisi putri atau Women Pro Futsal League (WPFL).

“Nominalnya kecil sekali. Namun, mereka menuntut kami untuk profesional. Kami juga menuntut komitmen mereka. Lucu kalau subsidi yang jumlahnya tidak seberapa itu baru keluar setelah dua, tiga, bahkan lima bulan,” ujar Afdhal di GBK Arena, Jumat (13/11).

“Untuk tim Women Pro Futsal League, kondisinya lebih kecil lagi. Pembayaran bahkan baru keluar setelah lima bulan,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, janji federasi untuk membantu mencarikan sponsor dan menaikkan nilai subsidi dinilai tidak pernah terealisasi secara maksimal. Asisten Manajer Bintang Timur Surabaya, Andhika Amorinno, menyoroti tidak adanya pembagian hasil dari hak siar pertandingan, padahal laga-laga besar PFL kerap mencatatkan tingkat pemirsa yang tinggi.

“Pertandingan tertentu, misalnya big match, pasti mendapatkan rating yang sangat tinggi dan bagus. Namun, yang kami dapatkan hanya subsidi yang jumlahnya tidak begitu besar,” kata Andhika.

Menyusutnya Peserta dan Ketertutupan Laporan Data

Buruknya manajemen kompetisi dan keuangan dinilai berimbas langsung pada berkurangnya jumlah klub peserta PFL. Afdhal mencatat bahwa peserta liga terus merosot dari 16 tim saat Black Steel pertama kali promosi 11 tahun lalu menjadi hanya sekitar 9 hingga 10 tim saat ini. Menurutnya, mekanisme promosi dan degradasi tidak berjalan semestinya, sementara tim baru justru dapat bergabung cukup dengan membeli lisensi.

“Kalau semua klub profesional lelah, tidak akan ada timnas. Selesai. Sekarang kita hanya memiliki sekitar 10 klub. Apa yang mau kita perbaiki jika kondisinya seperti itu?” ucap Afdhal.

Faktor lain yang dikeluhkan klub adalah minimnya transparansi data dari pihak federasi. Perwakilan Kuda Laut Nusantara, Edwin Rizky Indarto, menjelaskan bahwa FFI tidak pernah membagikan statistik dasar kompetisi, seperti jumlah penonton di arena maupun penonton siaran daring, yang sangat dibutuhkan klub untuk menarik sponsor secara mandiri.

“Itu baru data jumlah penonton, belum lagi data keuangan. Data keuangan tidak pernah dibuka dan tidak ada transparansi. Bahkan, aneh kalau seorang Sekjen saja tidak mengetahui hal tersebut,” ujar Edwin.

Koordinasi Teknis Pertandingan yang Belum Profesional

Masalah terakhir yang disuarakan klub berkaitan dengan kinerja Exco FFI serta operator Kompetisi Futsal Indonesia (KFI) yang dinilai kurang profesional. Edwin membeberkan bahwa perwakilan KFI kerap tidak hadir dalam Match Coordination Meeting (MCM) sebelum laga dimulai.

Absennya pihak operator membuat kendala teknis yang dihadapi klub di lapangan tidak menemukan jawaban, sebab pengawas pertandingan maupun panitia lokal tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

“Contohnya, ketika Match Coordination Meeting (MCM), orang-orang dari KFI tidak hadir. Yang hadir hanya Match Commissioner dan Local Organizing Committee (LOC). Ketika klub memiliki pertanyaan, mereka tidak bisa menjawab dan justru meminta kami bertanya kepada KFI. Namun, ketika KFI ditanya, tidak ada jawaban,” kata Edwin.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *