Daftar Isi
Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dan bertanggung jawab dalam mengonsumsi antibiotik sesuai resep serta petunjuk dokter. Penggunaan obat keras tersebut secara tidak tepat berisiko memicu resistansi antibiotik, yang membuat bakteri di dalam tubuh menjadi kebal dan memperdisulit proses penyembuhan penyakit infeksi.
Dampak Resistansi Antibiotik terhadap Biaya Pengobatan
Guru Besar Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Anis Karuniawati, menjelaskan bahwa infeksi dari bakteri yang telah resistan menyebabkan obat standar tidak lagi mampu membunuh kuman tersebut. Akibatnya, pasien membutuhkan penanganan dengan jenis antibiotik lain yang umumnya berharga jauh lebih mahal atau memerlukan durasi perawatan yang lebih panjang.
Anis, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI) periode 2025-2028, menyampaikan bahwa bakteri pada dasarnya memiliki kemampuan alami untuk bertahan hidup dan membentuk kekebalan. Namun, perilaku penggunaan obat yang tidak rasional mempercepat proses resistansi tersebut.
Ia menekankan bahwa antibiotik maupun antimikroba merupakan golongan obat keras yang hanya boleh diperoleh melalui resep dokter. Jika seluruh apotek di Indonesia mematuhi aturan penyerahan obat tersebut, akses masyarakat untuk membeli antibiotik secara bebas dapat ditekan secara signifikan.
Maraknya Pembelian Antibiotik Tanpa Resep Dokter
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sebanyak 22,1 persen masyarakat tercatat mengonsumsi antibiotik oral dalam satu tahun terakhir. Namun, sebesar 41 persen di antaranya mendapatkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter.
Anis menilai fenomena penjualan bebas ini tidak sepenuhnya kesalahan masyarakat, melainkan juga dipengaruhi oleh pihak apotek yang memberikannya. Ia memberi contoh situasi ketika warga datang membeli obat untuk mengatasi sakit tenggorokan, lalu pihak apotek langsung memberikan antibiotik tanpa adanya penjelasan yang memadai.
Oleh karena itu, pengawasan terhadap praktik penjualan antibiotik dinilai perlu ditingkatkan secara tajam. Selain pengetatan pengawasan obat, pencegahan penyakit infeksi juga harus diimbangi dengan edukasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS), pelaksanaan vaksinasi, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak.
Langkah Pengawasan dan Aturan Kementerian Kesehatan
Ketentuan mengenai pemberian antibiotik sebenarnya telah diatur dalam regulasi pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang menjadi aturan pelaksana bagi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menyatakan bahwa pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap penerapan aturan penjualan obat serta pemberian resep oleh tenaga medis.
Aji menggarisbawahi pentingnya komitmen dari dokter dan apoteker guna mencegah penggunaan obat secara tak rasional. Dokter diminta lebih cermat dalam memberikan resep antibiotik sekaligus mengedukasi pasien, sedangkan apoteker wajib memastikan penyerahan obat hanya dilakukan berdasarkan resep resmi. Selain itu, edukasi publik terkait dampak buruk penggunaan antibiotik secara asal juga terus digalakkan.
