Kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi menilai Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta bersikap tidak objektif dalam putusannya. Penilaian tersebut menyusul putusan hakim yang menggugurkan gugatan PT Mercy Toga Kirana terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran serta memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara pada persidangan hari Kamis (12/11).
Penilaian Soal Pengabaian Hukum Acara
Seperti dilaporkan CNN Indonesia, Rully yang bertindak sebagai pihak tergugat II intervensi menyatakan bahwa tatanan hukum acara diabaikan secara prosedural dalam persidangan lanjutan tersebut. Ia merasa dirugikan dengan keputusan hakim padahal pihaknya berkeinginan melanjutkan perkara guna membuktikan kebenaran di jalur hukum.
“Itu untuk membuktikan bahwa kita ini serius, ya, bahwa Mas Gibran sebagai Wakil Presiden itu sebetulnya tidak bisa dibuktikan tuduhan-tuduhan oleh para Penggugat ini, ya,” ucap Rully.
Rully memaparkan sejumlah permasalahan yang ditemukan pihaknya selama persidangan, termasuk diterimanya permohonan Tergugat Dikdasmen oleh majelis hakim untuk menghentikan perkara. Menurutnya, majelis sendiri mengakui bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak secara tegas mengatur hak tergugat untuk meminta penghentian perkara yang sedang disidangkan.
Selain itu, ia menganggap keputusan Majelis Hakim yang menyatakan perkara ini gugur merupakan sebuah kekeliruan. Rully juga menilai majelis telah melampaui kewenangan tatkala menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat ditempuh melalui upaya hukum.
“Sikap Majelis dalam menyatakan tidak bisa dilakukan upaya hukum banding itu terhadap putusan ya, itu bertentangan dengan hukum acara. Karena putusan ini bisa diajukan upaya hukum,” ujar Rully.
Sorotan Terhadap Putusan Lembaga Peradilan Lain
Dalam kesempatan yang sama, Rully turut menyinggung sejumlah putusan lembaga peradilan lain yang pernah menguji persoalan penyetaraan pendidikan Gibran, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Ia menyatakan bahwa MK dinilai bermain politik karena menolak permohonan pemanggilan Gibran, sementara MA mengeluarkan putusan dengan sangat cepat dan dinilai tidak rasional.
“Ini sebuah catatan hukum kita bahwa tiga lembaga peradilan, dua lembaga kekuasaan kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ya, belum sampai pada suatu kebenaran yang hakiki dalam mengadili suatu perkara,” kata Rully.
