Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto atas langkah penindakan dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketua ICMI Arif Satria menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas yang diambil kepolisian terhadap para tersangka yang melibatkan perwira tinggi Polri.
Dukungan Penegakan Hukum yang Profesional
Arif menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam keterangan tertulis pada Kamis (12/1/2026), agar penegakan hukum dijalankan secara profesional, transparan, objektif, adil, dan tanpa pandang bulu terkait peristiwa penyadapan yang menyita perhatian publik.
Ia berharap proses hukum tersebut berjalan berdasarkan fakta, bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Di samping itu, ICMI mengimbau umat Islam serta keluarga besar ICMI di berbagai wilayah agar menjaga suasana tetap kondusif, tetap tenang, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut juga mengajak publik untuk mempercayakan langkah-langkah yang diperlukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pimpinan institusi negara demi menjaga keselamatan bangsa dan keutuhan negara berdasarkan konstitusi.
Menurut Arif, pemeliharaan keutuhan bangsa merupakan tanggung jawab bersama yang harus disikapi secara bijaksana melalui dialog, mekanisme konstitusional, serta penghormatan terhadap hukum yang berlaku. Ia menekankan agar perbedaan pandangan dihadapi dengan kedewasaan demi menjaga kerukunan dan kedamaian di Indonesia.
Penetapan Tersangka oleh Bareskrim Polri
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Irjen Ahrie Sonta sebagai tersangka pada Selasa (3/11). Dua perwira tinggi lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Dalam perkembangan penyidikan selanjutnya, penyidik menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11), bahwa para tersangka terindikasi menyusup ke perangkat komunikasi kepala negara.
Komjen Asep Safrudin memaparkan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia. Selain Presiden Prabowo, aksi penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut juga menyasar pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Penyadapan ilegal yang tidak didasari landasan penegakan hukum sah itu diduga terjadi sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka juga diduga sempat berupaya menghilangkan jejak melalui penghapusan log digital pada Oktober 2026 guna mengaburkan tindakan mereka.
Sumber: News - Detikcom
