Ratusan pabrik pakaian jadi di Bangladesh terpaksa menghentikan operasinya akibat aksi mogok kerja massal para buruh pada Kamis (12/11). Gelombang protes yang berlanjut ini dipicu oleh tuntutan kenaikan upah minimum bulanan buruh serta respons tegas pengusaha yang mengancam akan menahan gaji pekerja.
Berdasarkan laporan AFP, para pekerja di kawasan industri utama seperti Gazipur, Ashulia, dan Savar tetap mendatangi lokasi kerja namun menolak untuk beroperasi. Upaya buruh untuk menggelar demonstrasi di jalanan dihalangi oleh barikade aparat kepolisian di berbagai titik.
Dampak Ekonomi dan Tuntutan Upah
Aksi protes yang meletus sejak Oktober ini mengancam keberlangsungan industri garmen bernilai 38 miliar dolar AS (sekitar Rp684 triliun) per tahun. Sektor vital ini menyumbang empat perlima dari total pendapatan ekspor negara berpenduduk 170 juta jiwa tersebut dan mempekerjakan lebih dari empat juta orang. Sebagai pengekspor garmen terbesar kedua di dunia setelah China, Bangladesh memegang peranan kunci dalam rantai pasok merek fesyen internasional.
Mantan Direktur Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA), Mohiuddin Rubel, menyoroti risiko besarnya dampak krisis ini terhadap kepercayaan pembeli global. Menurutnya, gangguan operasional yang terus berlanjut merugikan seluruh pihak, mulai dari pelaku usaha, buruh yang kehilangan hari kerja, hingga perekonomian nasional.
Dewan pengupahan sebenarnya telah menyepakati kenaikan upah minimum pada 4 November lalu pasca-gelombang unjuk rasa. Namun, perincian nilai kenaikan gaji tersebut baru akan diumumkan pada Desember dan mulai diterapkan pada Januari, sehingga memicu ketidakpastian di kalangan buruh.
Saat ini, buruh menuntut upah minimum bulanan sebesar 30.000 taka atau sekitar Rp4,3 juta (240 dolar AS). Tuntutan tersebut mencerminkan kenaikan drastis sebesar 140 persen dari upah minimum saat ini yang berada di angka 12.500 taka atau setara Rp1,8 juta.
Respon Pengusaha dan Sikap Buruh
Eskalasi protes kembali meningkat setelah lebih dari 100 pabrik dilaporkan tutup secara paksa. Seorang buruh garmen bernama Khanam menjelaskan bahwa para pekerja sengaja datang ke pabrik hanya untuk mengisi daftar hadir lalu langsung meninggalkan lokasi.
“Saya rasa demonstrasi tidak akan mereda dalam waktu dekat. Mereka akan terus berlanjut hingga dewan pengupahan memberikan upah yang direvisi dan dapat diterima,” ungkap Khanam.
BGMEA yang mengayomi sekitar 4.500 pabrik anggota telah menggelar rapat darurat untuk menyikapi situasi tersebut. Pihak manajemen dan pemilik pabrik kini mempertimbangkan secara serius penerapan kebijakan ketat berupa pemotongan gaji bagi pekerja yang mogok.
Presiden BGMEA Mahmudul Hasan menegaskan kepada surat kabar lokal Prothom Alo bahwa asosiasi dan dewan pengupahan menolak berunding di bawah tekanan aksi mogok kerja. “Negosiasi di dewan pengupahan dan kerusuhan di pabrik tidak dapat berlangsung secara bersamaan,” tegas Mahmudul Hasan.
