Pemerintah Rusia menjatuhkan sanksi larangan masuk kepada dua anggota parlemen dan dua jurnalis asal Prancis sebagai langkah balasan. Kebijakan tersebut merespons tindakan Prancis yang mengusir seorang komentator jaringan media pro-Kremlin pada awal tahun ini.
Larangan Masuk bagi Warga Prancis
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menyatakan pada Rabu bahwa politisi Sacha Houlie dan Arthur Delaporte dilarang memasuki wilayah Rusia. Sanksi serupa juga diberitahukan kepada jurnalis Paul Gogo dan Ariane Chemin.
Menurut Zakharova, keputusan tersebut diambil akibat tindakan pelecehan yang diduga dialami Xenia Fedorova. Fedorova sendiri pernah memimpin stasiun televisi RT France sejak 2017 hingga 2023.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyebut Fedorova sebagai agen pengaruh dan memutuskan untuk mengusirnya pada Juli lalu. Di sisi lain, Fedorova yang menulis untuk media sayap kanan Prancis mengecam tindakan penyensoran yang dialaminya. Pihak Moskow pun sebelumnya telah berjanji selama beberapa bulan untuk membalas tindakan penganiayaan tersebut.
Ketika memerintahkan pengusiran pada Juli lalu, Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez menuduh Fedorova menyebarkan propaganda Rusia demi menyerang kepentingan mendasar negara.
Tanggapan Terkait Intervensi Asing
Moskow selama ini menentang pembatasan yang diterapkan negara-negara Eropa terhadap media dan jurnalis yang didukung pemerintah Rusia. Uni Eropa dan banyak negara anggotanya kerap menilai media tersebut sebagai corong Kremlin.
Melalui sebuah unggahan di platform media sosial X, anggota parlemen Prancis Sacha Houlie menilai sanksi yang dijatuhkan terhadapnya justru menjadi bentuk pengakuan atas kinerjanya dalam melawan campur tangan asing di negaranya. Houlie merujuk pada laporan yang ia susun untuk Delegasi Intelijen Parlemen, undang-undang pencegahan intervensi yang disahkannya pada 2024, hingga upaya memastikan pengusiran Fedorova.
Sejak memulai invasi berskala penuh ke Ukraina pada Februari 2022, Rusia telah melarang puluhan jurnalis dan anggota parlemen negara-negara Barat untuk memasuki wilayahnya.
